Wapres Nilai Perppu Pilkada Sulit Terwujud

Media Indonesia 20 Maret 2018 10:29 WIB
pilkada 2018
Wapres Nilai Perppu Pilkada Sulit Terwujud
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: MTVN/Dheri.
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait dengan penggantian calon kepala daerah berstatus tersangka bisa saja diterbitkan. Namun, penerapan perppu itu tidak bisa langsung dilakukan di Pilkada 2018.
 
"Perppu penggantian calon kepala daerah berstatus tersangka tergantung sisa waktu pilkada. Kalau waktunya pendek, bagaimana? (Kalau surat suara) sudah dicetak, kan susah," kata JK seusai membuka Sidang Ke-79 Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) di Grand Kawanua Convention Center Manado, kemarin.
 
Pemungutan suara untuk Pilkada 2018 memang tinggal tiga bulan lagi. Hal itu bakal menyulitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan banyak perubahan setelah perppu digodok kemudian diterbitkan.

Baca: Perppu Pilkada Dianggap tak Perlu karena tak Ada Peristiwa Mendesak

Wacana pembuatan perppu pilkada menyeruak setelah muncul banyak calon kepala daerah yang terjaring kasus ataupun terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. JK pun tidak mempermasalahkan penetapan tersangka tersebut asalkan itu bukan kriminalisasi demi tujuan politik tertentu. "Yang penting jangan ada upaya mengkriminalisasikan calon. Itu saja."
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, penggantian calon kepala daerah hanya dapat dilakukan apabila calon bersangkutan berhalangan tetap. Maksudnya, calon tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dan/atau meninggal dunia.
 
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan mekanisme penggantian calon kepala daerah yang berhalangan tetap dapat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara dilakukan. Apabila kurang dari masa 30 hari sebelum pemungutan suara, parpol atau gabung-an parpol tidak dapat melakukan penggantian.
 
"Selama masa 30 hari itu, kalau ada penggantian calon, calon yang baru masih bisa melakukan kampanye. Selain itu, KPU perlu waktu untuk memproduksi logistik pilkada, mengganti surat suara, formulir, dan sebagainya," ujar Arief.



 



(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id