Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Regulasi Penyimpanan Data di Luar Negeri Diminta Dianulir

Nasional kominfo
Arga sumantri • 05 November 2019 15:43
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diminta mengkaji ulang Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Aturan itu memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data pribadi Indonesia di luar negeri.
 
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyebut poin dalam pasal itu berpotensi menganggu kedaulatan negara dalam hal data pribadi. Hal itu tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
 
"Presiden Jokowi dalam pidato 16 Agustus 2019, mengatakan data lebih berharga dari minyak. Sehingga hal di atas tadi paling tidak menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi digital dalam negeri," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, Kemenkominfo bukan hanya regulator, tetapi juga berfungsi sebagai pendukung sektor industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tujuannya, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 1 persen produk domestik bruto (GDP).
 
Politikus Partai Golkar itu yakin jika pasal tersebut difokuskan hanya di dalam negeri, akan terjadi peningkatan industri digital dalam negeri. Industri aplikasi digital lokal akan berkembang.
 
"Layanan penyediaan data base akan 'dipaksa' tumbuh cepat, dan data dari rakyat Indonesia bisa optimal didayagunakan," ujar dia.
 
Pasal 21 ayat 1 PP Nomor 71 tahun 2019 menyatakan pemerintah dapat mengelola, memproses, atau menyimpan sistem dan data elektronik di wilayah Indonesia dan atau di luar wilayah Indonesia. Kebijakan itu ditolak Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI).
 
Ketua ACCI Alex Budiyanto menilai aturan tersebut bersifat kontradiktif dengan pernyataan kepala negara soal perlindungan data masyarakat Indonesia. "Sebaiknya Presiden menganulir atau merevisi kembali PP PSTE, khususnya Pasal 21 ayat 1," kata Alex.
 
Alex menilai penerapan peraturan ini bisa jadi kemunduran besar bagi Indonesia. Pasalnya, pada saat yang sama, negara maju menerapkan perlindungan data secara ketat. Uni Eropa, misalnya, lewat aturan regulasi umum perlindungan data Uni Eropa.
 
Dia juga mengingatkan hingga saat ini Indonesia belum memiliki aturan perlindungan data pribadi yang komprehensif sebagai acuan perlindungan data masyarakat. "Bahwa data dan proses boleh di luar Indonesia, kedaulatan kita bisa tidak diakui," kata Alex.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif