DPR Janji Lebih Transparan Membahas Anggaran
Ketua DPR Bambang Soesatyo (berkemeja putih)/MI/Mohamad Irfan
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pimpinan Parlemen menyikapi serius kasus operasi tangkap tangan anggotanya. Bamsoet menyebut pembenahan internal terus dilakukan.

"Termasuk keterbukaan atau transparansi dalam pembahasan anggaran dan konsistensi menegakkan kode etik," tegas Bamsoet melalui keterangan tertulis, Senin, 7 Mei 2018.

Bamsoet mengatakan DPR bakal merancang rumusan baru kode etik anggota dewan. OTT anggota DPR dijadikan masukan.


"Bersama MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) , pimpinan DPR tengah berupaya menegakkan kode etik anggota dewan," ucap politikus Golkar itu.

Baca: Demokrat tak akan Lindungi Kader Terlibat Korupsi

Menurut Bamsoet, OTT KPK terhadap anggota DPR Fraksi Demokrat Amin Santono modus serupa dengan kasus-kasus terdahulu. DPR bakal mencermati betul kasus itu.

KPK menangkap tangan anggota komisi IX Fraksi Demokrat Amin Santono terkait dugaan suap Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P). Amin ditangkap bersama Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

Baca: Bamsoet: Saya Berharap Ini OTT Terakhir Bagi Anggota DPR

KPK juga menetapkan Eka Kamaludin selaku perantara serta kontraktor Ahmad Ghiast sebagai tersangka.

Amin, Eka, dan Yaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmad disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id