Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. ANT/Dhemas Reviyanto.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. ANT/Dhemas Reviyanto.

Alasan Pemerintah Teken PKPU Larangan Koruptor Nyaleg

Nasional pileg
Achmad Zulfikar Fazli • 04 Juli 2018 21:08
Bogor: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly membenarkan telah mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur larangan eks koruptor maju sebagai calon legislatif (caleg). Pemerintah tak ingin tahapan pemilu terganggu.
 
"Sebelumnya diametrikal dia bertentangan, tapi ini diserahkan kepada partai politik untuk tidak mencalonkan orang-orang yang mantan itu. Nah itu sudah diserahkan dan supaya jangan menganggu tahapan, yaudah kita sahkan," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 4 Juli 2018.
 
Yasonna memastikan tak merubah peraturan yang disampaikan KPU. Kini, partai politik bertanggung jawab menghadirkan caleg yang bersih dari praktik pidana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Memang sekarang tanggung jawab itu dikasih kepada partai politik untuk menyaring (calon legislatif)," ucap dia.
 
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai peraturan tersebut. Ia memandang aturan itu rawan digugat.
 
"Masih potensial untuk dilakukan uji materi tampaknya. Tapi enggak apa-apa jalan saja. Supaya tahapan jalan," tandas dia.
 
PKPU resmi diundangkan per 2 Juli 2018. PKPU mengatur Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.
 
Ketentuan larangan mantan napi kasus korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif otomatis diterapkan. Pelarangan tertera pada Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi, Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.
 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi