Menteri Sosial Tri Rismaharini. MI/M Irfan
Menteri Sosial Tri Rismaharini. MI/M Irfan

Implementasi Bantuan Sosial Tunai Tanpa Konsultasi, Legislator Kritik Mensos Risma

Anggi Tondi Martaon • 04 Juli 2021 11:47
Jakarta: Program bantuan sosial (bansos) non-tunai Kementerian Sosial selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dikritik. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dianggap sewenang-wenang membuat program.
 
"Kemensos (Kementerian Sosial) dinilai telah melampaui kewenangan terkait rencana pemberian BST (bantuan sosial tunai) tersebut," kata anggota Komisi VIII Bukhori Yusuf melalui keterangan tertulis, Jakarta, 4 Juli 2021.
 
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut Kemensos tak pernah mengonsultasikan program bantuan sosial tunai untuk PPKM darurat. Padahal, setiap program yang dibuat kementerian/lembaga harus melalui konsultasi bersama DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Penyaluran BST selama PPKM darurat ini, tentunya kebijakan Mensos harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR," ungkap dia.
 
Ketua DPP PKS ini menyebut ketentuan persetujuan tersebut karena DPR memiliki kewenangan pengawasan. Setiap program yang menggunakan uang rakyat harus melalui tahap konsultasi dengan DPR.
 
"Maka tindakan ini melampaui kewenangan. Pasalnya, menteri menetapkan anggaran tanpa persetujuan DPR," ujar dia.
 
Baca: Tak Hanya Bansos, Pemerintah Diminta Beri Bantuan Vitamin ke Masyarakat
 
Dia menegaskan tak mempermasalahkan program bantuan sosial tunai yang diterapkan Kemensos selama PPKM darurat. Namun, hal itu harus sesuai mekanisme.
 
"Persoalannya bukan terletak pada programnya, tapi prosedurnya," sebut dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif