Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari. Medcom.id/Theo
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari. Medcom.id/Theo

Berdampak pada Pemilu 2024, KPU Minta Kejelasan Status IKN

Yakub Pryatama Wijayaatmaja • 30 Juni 2022 13:28
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan dampak adanya kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) baru terhadap keberlangsungan Pemilu 2024. KPU butuh kepastian apakah IKN berstatus provinsi atau daerah otonomi.
 
“Konsekuensi dari IKN itu harus ditentukan IKN provinsi atau bukan? Termasuk daerah otonomi atau bukan?” ungkap Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Jakarta, Kamis, 30 Juni 2022.
 
Pada Undang-Undang IKN, dijelaskan pemilu yang bakal diadakan adalah pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan DPR. “Dengan begitu konsekuensi elektoralnya pasti akan ada dapil baru untuk IKN khusus untuk DPR RI,” tutur dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hasyim menyebut IKN juga butuh dapil baru untuk DPD. Dia menuturkan konsekuensi dari adanya IKN ialah posisi Kalimantan Timur dan Jakarta. Sebagian daerah administratif di Kalimantan Timur merupakan bagian dari IKN.
 
Hasyim mengemukakan dapil DPR dan DPRD di Kalimantan Timur akan ada perubahan komposisi. Perubahan itu juga mencakup wilayah administrasi IKN yang berasal dari dua Kabupaten, yakni Kutai Kartanegaradan Penajam Paser utara.
 
“Konsekuensinya dua wilayah itu juga mengalami perubahan dan mesti diatur lagi dalam Undang-Undang Pemilu,” tutur Hasyim.
 

Baca: Presiden: Pembangunan Dasar IKN Telah Dimulai


Sementara itu, konsekuensi lainnya ialah posisi Jakarta yang belum jelas ketika IKN telah resmi. “Jika IKN sudah jadi Ibu Kota, jadi Jakarta ini apa?” tutur dia.
 
Dia menyebut dampak dari adanya IKN ialah elektoral untuk pemilih luar negeri. Hal itu lantaran suara pemilih luar negeri selama ini dihitung masuk pada dapil Jakarta dua, yakni Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
 
“Kalau bukan jadi Ibu Kota lagi, suara pemilih luar negeri akan dihitung untuk dapil mana?” papar dia.
 
Berikutnya, pemilihan Gubernur DKI Jakarta juga akan berpengaruh terkait formula elektoralnya. Selama ini untuk menentukan Gubernur DKI menggunakan rumus suara yang terbanyak atau berdasarkan suara di atas 50 persen. Jika belum melewati ambang batas, akan ada putaran kedua.
 
“Pertanyaannya, kalau Jakarta sudah bukan Ibu Kota instrumennya akan diubah atau tidak?Apakah jika IKN pindah, daerah otonominya tetap seperti ini, provinsi atau daerah Jakarta-nya diberikan otonomi atau tidak,” ujar dia.
 
Menurut Hasyim, penting bagi pemerintah untuk segera mengambil keputusan, terurama terkait aspek elektoral, penataan dapil, jumlah kursi beberapa daerah.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif