Pemerintah Dituding tak Serius Wujudkan Pemilu Sehat
Direktur Pusat Analisis Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar (kiri). (Foto: MI/Adam Dwi)
Jakarta: Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait mantan koruptor dilarang 'nyaleg' tetap bisa dijalankan kendati tak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut dia memasukkan draf PKPU ke Kemenkumham hanya bagian dari proses administrasi yang di dalamnya tidak termasuk kewenangan untuk menolak.

"Kewenangan dia (Kemenkumham) adalah (draf PKPU) masuk, disahkan. Harusnya Kemenkumham tidak melakukan penolakan," ujarnya, dalam Prime Talk, Senin, 2 Juli 2018.


Zainal mengatakan secara teori KPU memiliki kewenangan untuk mengatur diri sendiri saat ada aturan yang tidak diatur secara detail. Dalam banyak hal KPU bisa melakukan perbaikan aturan secara lebih detail.

Sama halnya dengan PKPU tentang batasan pencalonan anggota legislatif yang melarang mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual anak, dan bandar narkoba untuk mencalonkan diri.

Jika pun ada aturan yang dibuat KPU melanggar aturan perundangan hal itu masih bisa diperdebatkan. Zainal melihat polemik PKPU terkait larangan koruptor nyaleg menunjukkan ketidakseriusan pemerintah menciptakan pemilu yang sehat.

"Andai pemerintah dan DPR serius ini sesuatu hal yang penting, tujuan kita sama, harusnya tidak menunggu PKPU, harusnya kita bisa mengubah UU. Bisakah mengubah UU dengan cepat? Sangat mungkin. Sering Pemerintah dan DPR mengubah UU dengan cepat," kata dia.

Zainal menilai jika pemerintah melihat aturan larangan koruptor, penjahat seksual anak, dan bandar narkoba adalah hal penting semestinya bisa dibuatkan Peraturan Pengganti Undang-Undang saja untuk menghindari perdebatan tak perlu.

Dia menambahkan ketidakseriusan pemerintah menciptakan demokrasi yang sehat membuat KPU mendapat tumpahan kesalahan. Padahal, dalam pandangannya, KPU mencoba menyelamatkan pemilu dan masa depan demokrasi.

"Kalau pemerintah serius menutup peluang bekas narapidana korupsi, sederhananya orang ini pernah mencederai rasa kepercayaan publik bagaimana mungkin sekarang dikasih kesempatan untuk menjadi pejabat publik," jelas dia.





(MEL)