ICW Nilai MA Abai soal Pemberantasan Korupsi

Fachri Audhia Hafiez 15 September 2018 13:37 WIB
pilegpemilu serentak 2019
ICW Nilai MA Abai soal Pemberantasan Korupsi
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan caleg eks koruptor maju pemilihan legislatif melemahkan semangat antikorupsi. Padahal semakin banyak kasus korupsi yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"MA seharusnya tidak mengabaikan atau mengenyampingkan fenomena yang ada di Indonesia yang dimana korupsi sekarang sangat masif," kata Almas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 September 2018.

Berdasarkan data ICW, selama tujuh tahun kebelakang, sebanyak 435 anggota DPR dan DPRD menjadi tersangka korupsi. Belum lagi, 41 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, berstatus tersangka KPK dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 baru-baru ini.


"Saya harap kedepannya baik itu. Bawaslu, partai politik, DPR dan semuanya harus menuliki semangat yang sama, kita tidak ingin mantan napi korupsi maju pileg," tegas Almas.

Kendati demikian, ICW tetap menghormati putusan MA, meski pihaknya tak sepakat. "Kami dari ICW menghormati keputusan MA ya. Tapi kami melihat MA mungkin belum bersepakat atau belum pada perspektif bahwa larangan ini sebenarnya urgen buat digagas untuk pileg kita ke depan," pungkas Almas.

Baca: Publik Harus Jeli Kenali Caleg Eks Koruptor

MA resmi mengabulkan permohonan gugatan PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi maju di pemilihan legislatif. Dengan begitu, legislator mantan narapidana korupsi bisa kembali nyaleg.

Dalam putusannya, MA membatalkan Pasal 4 ayat 3, Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id