Prabowo Diminta Mengkritik Berdasarkan Fakta
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/ANT/Widodo S. Jusuf
Jakarta: Sekretaris Jenderal PDI perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengkritisi pemerintah berdasarkan fakta dan data. Apalagi, Prabowo sudah dianggap tokoh nasional.

"Jadi sebaiknya pemimpin itu bicara berdasarkan prestasi ya. Menjadi pemimpin itu berbicara berdasarkan kinerja terhadap apa yang dilakukan bukan berdasarkan kemudian melakukan upaya-upaya tanpa data, tanpa fakta, hanya karena rasa tidak suka. Itu tidak boleh," tegas Hasto di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Minggu, 29 April 2019.

Hasto menyayangkan omongan Prabowo yang menyebut perekonomian Indonesia tak sesuai UUD 1945. Terlebih, Prabowo seperti tak berkaca pada diri sendiri. Perusahaan Prabowo pun jauh dari kata sempurna karena bermasalah.


"Beliau mengelola perusahaannya kan juga masih beberapa menjadi persoalan-persoalan," sindir Hasto.

Baca: Prabowo Sebut Ekonomi Indonesia Belum Sejahterakan Rakyat

Hasto mengajak bekas Danjen Kopassus itu menunjukkan prestasi yang sudah ditorehkan untuk Indonesia. Adu gagasan dan berkompetisi sehat dinilai bakal lebih baik.

"Mari kita berkompetisi secara sehat dengan menyampaikan prestasinya di hadapan rakyat. Itu tren kepemimpinan milenal seperti itu, menampilkan daya terobosan kinerja, bukan sekadar berbicara,” ucap Hasto.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Depok, Jawa Barat, Minggu, 1 April 2018, Prabowo kembali mengkritik pemerintah soal penguasaan tanah di Indonesia yang lebih banyak dikuasai kaum elite. Ia menilai saat ini ekonomi Indonesia masih menganut sistem neoliberal. Padahal, sistem ekonomi itu hanya menguntungkan segelintir orang.

"Bank Dunia mengatakan satu persen rakyat Indonesia menguasai hampir 40 persen kekayaan Indonesia. Lebih parah lagi soal tanah, satu persen orang Indonesia menguasai 80 persen tanah Indonesia. Ini adil atau tidak?" kata Prabowo.

Baca: Prabowo Sebut Indonesia Masih Lemah

Dia mengatakan seharusnya perekonomian Indonesia kembali diarahkan sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan begitu, perekonomian Indonesia akan mampu menyejahterakan seluruh rakyat.

"Siapa pun nanti yang memimpin di daerah-daerah atau siapa pun nanti yang memimpin Republik ini harus berani menegakkan Pasal 33 UUD 1945. Saya yakin dengan pasal ini kita bisa bangkit kembali. Kita bisa merebut kembali kekayaan kita untuk rakyat kita," ucap dia.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id