Suasana sidang di MK. Foto: MI/Susanto
Suasana sidang di MK. Foto: MI/Susanto

Gugatan Umur Kepala Daerah dari Tsamara Kabur

Nasional
Media Indonesia • 17 Oktober 2019 10:12
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan banyak catatan terhadap gugatan yang diajukan pemohon Tsamara Amany, 23, terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pemohonan ini menyoroti soal batas usia calon kepala daerah.
 
Uji materi tersebut diajukan Tsamara bersama Faldo Maldini, 29, Dara Adinda Kesuma Nasution, 24, dan Cakra Yudi Putra, 23. Mereka didampingi kuasa hukum Rian Ernest.
 
Majelis hakim yang pimpin Saldi Isra menyarankan pemohon menjelaskan posisi masing-masing terkait kedudukan hukum. Tsamara dkk perlu memberikan basis argumentasi atas persoalan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, pemohon diminta mengelaborasi kaitan norma yang diujikan dengan berlakunya UU tersebut. Bukti-bukti terkait permohonan juga perlu dilampirkan dalam permohonan mereka.
 
Pemohon harus menerangkan latar pemohon dalam ranah politik, termasuk berapa lama berafiliasi dengan partai politik, dan langkah konkret yang sudah dilakukan pemohon di bidang politik. Misalnya, Faldo yang ingin maju dalam pilkada Sumatra Barat (Sumbar) sudah berapa banyak memajang poster terkait pencalonannya.
 
"Jika perlu menyebutkan bahwa mereka sebagai warga negara sudah aktif di politik. Apalagi, partai politiknya sebagai peserta pemilu," ujar Saldi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
 
MK juga meminta tujuan pemohon dipertajam apakah ingin menghilangkan ketentuan umur sama sekali atau mau menentukan umur berapa yang dikehendaki. Sementara itu, Pasal 7 ayat 1 UU Pilkada yang digugat pemohon mematok batas usia minimal kepada daerah 30 tahun.
 
Kedudukan hukum
 
Hakim konstitusi lainnya, I Dewa Gede Palguna, menyampaikan pemohon tidak perlu menambah dasar hukum dalam permohonan. Namun, mereka wajib mengelaborasi hak konstitusional yang dirugikan UU serta menjelaskan kedudukan hukum para pemohon.
 
"Uraian tentang kedudukan hukum jangan dianggap sepele karena tidak dapat menyakinkan Mahkamah dan tidak mampu menjelaskan bahwa Anda memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah tidak memeriksa pokok permohonan," jelas Palguna.
 
Hakim konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan identitas para pemohon harus diperbaiki. Para pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan hingga Selasa, 29 Oktober 2019, pukul 13.30 WIB.
 
Kuasa hukum pemohon Rian Erenst mengaku akan mempertimbangkan masukan dari majelis kakim itu. Ia mengapresiasi masukan dari para hakim. "Terima kasih, ini masukkan yang sangat konstruktif," ujar Rian seusai sidang. (Abdillah Muhammad Marzuqi)
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif