Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin. (Foto: ANTARA/Nova Wahyudi)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin. (Foto: ANTARA/Nova Wahyudi)

Jabatan Fungsional TNI Disebut Bukan untuk Kementerian

Nasional tni
Damar Iradat • 02 Juli 2019 13:34
Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin membantah jika Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI menjadi pintu masuk TNI menempati posisi di kementerian atau lembaga sipil. Menurut dia, jabatan fungsional itu untuk lingkup internal TNI.
 
"Jabatan fungsional yang diputuskan itu bukan harus ditempatkan di kementerian, lembaga. itu ditempatkan di TNI yang dibutuhkan. Jadi jangan salah pengertian. Jabatan itu bukan di kementerian, lembaga," kata Syafruddin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.
 
Ia menegaskan, jabatan fungsional dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan serta menjawab tantangan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang menguasai secara teknis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Itu jabatan fungsional, bukan struktural," tuturnya.
 
Baca juga:Jokowi Tegaskan Perpres TNI Tak Ganggu Jabatan Sipil
 
Mantan Wakapolri itu menegaskan bahwa terbitnya Perpres 37 Tahun 2019 itu bukan untuk menciptakan dwifungsi TNI seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak. Ia meminta pihak-pihak tidak salah persepsi pada peraturan tersebut.
 
Apalagi, menurutnya, perpres tersebut juga berdasarkan masukan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
 
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam kesempatan yang sama juga menegaskan jabatan fungsional akan diterapkan dalam struktur organisasi di TNI. Misalnya, dalam lembaga pendidikan militer secara struktural ada komandan dan wakil komandan dengan pangkat bintang dua dan bintang satu.
 
Namun, menurutnya, bisa saja prajurit yang memiliki keahlian di bidang mata pelajaran tertentu ditempatkan di lembaga pendidikan militer itu. Moeldoko menyatakan jabatan fungsional TNI ini yang dibutuhkan adalah keahliannya di bidang tertentu.
 
"Fungsi menduduki jabatan itu memberikan akselerasi terhadap organisasi atau tidak, itu bisa dipertimbangkan oleh presiden itu ya. Jadi nanti kita lihat perkembangannya di lapangan seperti apa," tuturnya.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif