Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. MI/M Irfan
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. MI/M Irfan

KPU Dituntut Bertanggung Jawab Soal Kebocoran Data Penduduk

Nasional perlindungan data pribadi
Candra Yuri Nuralam • 22 Mei 2020 13:20
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera menelusuri kebocoran data 2,3 juta penduduk Indonesia. Penelusuran perlu agar tak menimbulkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat.
 
"Jangan sampai ada keresahan masyarakat yang merasa mereka tidak aman dalam data pribadi mereka, itu sangat privat dan harus dijamin kerahasiaannya," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa kepada Medcom.id, Jumat, 22 Mei 2020.
 
KPU disarankan segera berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Dalam Negeri untuk mencari penyebab kebocoran data itu. Penelusuran diminta mendetail agar tidak ada celah kejahatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"KPU dengan Kominfo dan Kemendagri harus sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan memvalidasi soal informasi tersebut," ujar Sekretaris Fraksi Partai NasDem itu.
 
Baca: Pembocor Data Penduduk Indonesia Diburu
 
Saan menyayangkan adanya kebocoran data. KPU diminta segera menentukan langkah dan menjamin kebocoran data tak terulang lagi.
 
"Kalau sudah diselidiki ternyata benar tentu KPU harus tentukan langkah agar yang sudah bocor itu datanya tidak terulang, dan 2,3 juta data itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis maupun politik. Terutama kepentingan politik," terang Saan.
 
Di sisi lain, Komisoner KPU Viryan Azis belum menemukan unsur bahaya dari kebocoran data 2,3 juta penduduk Indonesia yang viral di dunia maya. Namun, KPU akan mendalami perihal peristiwa kebocoran itu.
 
"KPU RI sudah bekerja sejak tadi malam menelusuri berita tersebut lebih lanjut, melakukan cek kondisi intenal server data dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," ujar Viryan.
 
Viryan mengatakan informasi yang bocor tersebut merupakan metadata pada 15 November 2013. Data itu merupakan bentuk mentahan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, dan memang menjadi konsumsi publik.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif