Ilustrasi BPJS Kesehatan. Antara/M Risyal Hidayat
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Antara/M Risyal Hidayat

Menkeu Diyakini Punya Formula Cegah Defisit BPJS Kesehatan

Nasional BPJS Kesehatan
Fachri Audhia Hafiez • 17 Mei 2020 16:35
Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati punya formula menangani defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemerintah tengah mengupayakan agar BPJS Kesehatan bisa surplus.
 
"Dalam hal ini menteri keuangan memiliki training dan punya watak kemampuan brilian," kata Ali dalam diskusi virtual Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Masih Pandemi Iuran BPJS Kok Naik Lagi', Minggu, 17 Mei 2020.
 
Namun Ali tidak membeberkan sumber pendanaan yang dimaksud. Dia mengatakan, pemerintah bakal menganggarkan dana utamanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam tata kelola, BPJS Kesehatan mesti diperhatikan. Sehingga pencapaian untuk melayani masyarakat dapat dilakukan secara maksimal.
 
"Karena kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah BPJS. Pemerintah yang harus mengambil keputusan pada masa seperti ini, keputusan yang baik pelayanan kepada masyarakat dalam hal kesehatan," ucap Ali.
 
Baca: Penaikan Iuran Diprediksi Buat BPJS Kesehatan Makin Defisit
 
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah melalui Kementerian Keuangan tak membebani masyarakat dalam menangani defisit BPJS Kesehatan. Pemerintah didorong mencari sumber penerimaan lain tanpa menaikkan iuran.
 
Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, menyatakan hal serupa bahwa sumber penerimaan BPJS sejatinya bisa diperoleh melalui pajak rokok. Pasal 99 dan 100 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengamanatkan hal itu.
 
Jika pajak rokok tersebut dimanfaatkan, maka BPJS Kesehatan memiliki potensi surplus Rp4,5 hingga Rp5 triliun. Timboel mempertanyakan potensi itu tidak dilihat jeli oleh Kementerian Keuangan. Padahal potensi sumber penerimaan itu sangat memungkinkan.
 
Baca: Pajak Rokok Disebut Bisa Tambal Defisit BPJS Kesehatan
 
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, iuran BPJS Kesehatan diatur per kelas dan tenggat waktu kenaikan. Untuk kelas I sebesar Rp150 ribu, kelas II Rp100 ribu, dan kelas III Rp42 ribu yang berlaku mulai 1 Juli 2020.
 
Sedangkan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan peserta bukan pekerja kelas III akan tetap membayar Rp25.500 selama tahun ini. Sisanya selisih iuran Rp16.500 akan dibayarkan oleh pemerintah. Kenaikan pada kelas ini baru diberlakukan pada 2021.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif