Ilustrasi. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.
Ilustrasi. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.

Pilkada Langsung Pemicu Kepala Daerah Korup

Nasional pilkada serentak pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Achmad Zulfikar Fazli • 20 Desember 2018 18:48
Jakarta: Sistem pilkada langsung dinilai menjadi salah satu penyebab kepala daerah melakukan korupsi. Sebab, mereka harus merogok kocek mahal untuk menjadi pemimpin di daerahnya.
 
Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan seseorang yang ingin menjadi bupati setidaknya membutuhkan modal Rp30 miliar. Pengeluaran itu dinilai tidak sebanding dengan pemasukan saat mereka terpilih.
 
"Di kampung saya, Tobasa, orang mau jadi bupati itu butuh Rp30 miliar. Sementara gaji bupati itu Rp5 juta sampai Rp10 juta ditambah tunjangan dan dana taktis Rp50juta sampai Rp70 juta per bulan. Bagaimana dia bayarnya (pengeluaran Rp30 miliar)?” kata Trimedya saat peluncuran buku catatan akhir tahun 2018 di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, sistem pilkada langsung harus dipertimbangkan kembali. Termasuk pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka.
 
Baca: KPK Ingatkan Masyarakat tak Pilih Calon Terindikasi Korupsi
 
Ketua Setara Institute Hendardi sepakat perlu ada pembicaraan kembali sistem pemilu saat ini. Pihaknya mengaku sedang meriset soal efek dari pemilu langsung.
 
"Saya ingin menyampaikan itu juga kegalauan kami," ujar Hendardi.
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif