Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supiadin Aries Saputra. Medcom.id/Arga Sumantri.
Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supiadin Aries Saputra. Medcom.id/Arga Sumantri.

NasDem: Kepala Daerah Wajib Jaga Stabilitas Wilayah

Nasional partai nasdem
Arga sumantri • 30 Oktober 2019 10:03
Jakarta: Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supiadin Aries Saputra menilai kepala daerah wajib menjaga stabilitas wilayah. Stabilitas dimaksud meliputi keamanan maupun kesejahteraan masyarakat.
 
"Selama ini kepala daerah mengandalkan polisi. Padahal, kepala daerah bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan," kata Supiadin dalam Dialog Selasa bertema 'Hubungan Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional' di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
 
Supiadin mencontohkan kasus kerusuhan Ambon beberapa tahun lalu. Gubernur Maluku ketika itu menyatakan status darurat sipil karena tak sanggup menangani kerusuhan. Aparat keamanan pun langsung turun tangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Namun sekarang, persoalan keamanan diserahkan langsung kepada kepolisian. Sementara kepala daerah malah 'cuci tangan'," kata anggota DPR periode 2014-2019 itu.
 
Mantan Asisten operasi Panglima TNI ini mengingatkan pemerintah daerah tetap ikut membangun dan membina ketahanan nasional di wilayahnya. Begitu pula terkait pembahasan peraturan daerah (perda). Purnawariwan TNI bintang dua ini juga mengimbau kader NasDem yang menjadi anggota DPRD untuk mengkaji lebih dalam pembahasan peraturan daerah.
 
"Setiap pembahasan perda, kader NasDem harus mengkaji lebih dalam terkait dampaknya terhadap ideologi, sosial dan pertahanan dan keamanan," jelasnya.

Intoleransi ancam Indonesia

Sementara itu, pengamat pertahanan dan kemananan Connie Rahakundini Bakrie menyoroti masalah intoleransi yang menjadi salah satu penghambat upaya pembangunan nasional dan ketahanan nasional.
 
"Masih ada kelemahan pembangunan nasional menuju tercapainya national interest Indonesia. Yang paling mengemuka saat ini yaitu pembangunan manusia yang terhambat karena masalah intoleransi," kata Connie.
 
Doktor bidang politik lulusan Universitas Indonesia ini menambahkan konsep religiusitas membawa kepentingan nasional Indonesia mundur ke belakang. Salah satu cirinya adanya penolakan yang demikian besar terhadap pemimpin nonmuslim.
 
Connie mengingatkan Indonesia tidak akan mengalami perang seperti invasi pasukan langsung yang masuk ke dalam wilayah NKRI. Namun, perang yang akan dihadapi Indonesia ialah perang di media sosial.
 
Bagi Connie, ruang virtual internet sudah menjadi media perang. Ia mengatakan ada empat miliar pengguna internet dan mereka dipaksa untuk berpikir, melihat dan mendengar.
 
"Ada perang informasi, ditransmisikan oleh semua media komunikasi. Kita berada di tengah situasi seperti saat ini," ujar Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies itu.
 
Ia menambahkan masih ada sekitar 800 ribu situs di Indonesia yang terus menebar berita bohong. Apabila dibiarkan, akan sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara.
 
"Hoaks merajalela dengan ratusan ribu situs itu. Ini adalah kondisi yang cukup berbahaya jika dibiarkan," kata Connie.
 
Connie mengungkapkan menguatnya intoleransi di Indonesia telah memunculkan sekitar 29,7 persen profesional muda yang tidak mendukung pemimpin nonmuslim. Selain itu, terdapat sekitar 15 ribu anggota TNI terbina oleh kaum radikal.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif