NEWSTICKER
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus korona Achmad Yurianto. Medcom.id/Yurike Budiman
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus korona Achmad Yurianto. Medcom.id/Yurike Budiman

Pemerintah Tolak Keterbukaan Data Pasien Positif Korona

Nasional Virus Korona
Yurike Budiman • 16 Maret 2020 19:29
Jakarta: Pemerintah menentang usulan Ikatan Dokter Indonesia untuk membuka data medis pasien positif virus korona (covid-19). Transparansi data medis bertentangan dengan perundang-undangan.
 
"Tidak dibenarkan secara hukum untuk mengungkap identitas pasien. Itu saja, itu secara hukum sudah jelas, tidak dibenarkan," tegas juru bicara penanganan virus korona Achmad Yurianto dalam konferensi pers di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Senin, 16 Maret 2020.
 
Dia enggan menanggapi lebih lanjut usulan tersebut jika tak ada berkas usulan resmi. Dia yakin usulan tersebut sekadar opsi yang tidak akan ditindaklanjuti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena dia juga tahu undang-undang yang ada terkait dengan rahasia medis seseorang," paparnya.
 
Pemerintah Tolak Keterbukaan Data Pasien Positif Korona
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih (tengah). Medcom.id/Raka Lestari
 
Baca: Dampak Positif Data Pasien Covid-19 Dibuka
 
Sebelumnya, IDI menilai keterbukaan data dan informasi pasien terinfeksi virus korona memiliki dampak positif. Langkah ini penting untuk menekan laju penyebaran virus di suatu daerah.
 
"Siapa namanya, di mana tempat tinggalnya, itu sangat penting untuk mengawasi dan melakukan contact tracing (penelusuran kontak)," ujar Ketua Umum Pengurus Besar IDI Daeng M Faqih.
 
Daeng meyakini membuka data pasien tidak bertentangan dengan hukum. Pasalnya, virus berbahaya ini sudah pandemi dan mengancam keselamatan kesehatan individu maupun masyarakat.
 
Kerahasiaan medik ini diatur dalam empat undang-undang (UU), yakni Pasal 48 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Pasal 57 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Pasal 38 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 73 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif