Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

KPU Diminta Antisipasi Potensi Penundaan Pilkada Selanjutnya

Nasional Virus Korona pilkada serentak
Anggi Tondi Martaon • 14 Mei 2020 11:16
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memperhitungkan potensi penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tahap kedua. Hal ini mengingat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU, telah ditertibkan.
 
"Penundaan pilkada setelah penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 harus diantisipasi," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini kepada Medcom.id, Kamis, 14 Mei 2020.
 
Menurut dia, KPU perlu mengatur secara spesifik soal tindak lanjut Perppu Pilkada. Titi menyoroti ketentuan Pasal 122A ayat (3) dan Pasal 201A ayat (3) soal penundaan dan pelaksanaan pemungutan suara serentak lanjutan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPU, kata dia, hanya mengutak-atik pelaksanaan tahapan pilkada setelah penundaan. Sementara itu, ketentuan tata cara dan waktu penundaan dan pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan belum diatur dalam peraturan KPU (PKPU) yang tengah dirancang.
 
"Rancangan PKPU yang dibuat KPU dari sisi substansi belum membuat pengaturan sebagaimana diperintahkan Pasal 122A Perppu Pilkada," ungkap Titi.
 
Selain itu, KPU harus mengatur secara detail ketentuan Pasal 201A ayat (3). Pasal tersebut memungkinkan KPU menunda kembali pemungutan suara dari Desember 2020.
 
"Mestinya KPU mengatur lebih detail terkait mekanisme dan hal-hal yang menjadi tolok ukur sehingga penundaan itu bisa kembali terjadi," sebut dia.
 
Baca: Pelaksaanaan Pilkada Tahun Ini Berpotensi Menurunkan Kualitas
 
Potensi penundaan kembali pilkada harus diatur secara jelas dalam PKPU. Dengan begitu, KPU bisa mengambil langkah cepat menyikapi penundaan yang mungkin kembali terjadi karena virus korona (covid-19) belum tertangani dengan baik.
 
"Agar tidak banyak kerugian hukum, politik, ekonomi, maupun sosial terjadi akibat kebijakan yang lambat, tidak matang, dan dipaksakan," ujar dia.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif