Bawaslu Minta KPU Taati Hukum
Ilustrasi--MI/Muhammad Irfan
Jakarta: Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pelarangan mantan narapidana korupsi mengikuti pemilihan legislatif (pileg) hingga kini masih belum menghasilkan kesepakatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta KPU untuk menaati hukum.

"Solusinya (buat KPU) ikuti prosedur dan aturan hukum," kata Anggota Bawaslu Rahmat Bagja kepada Medcom.id, Rabu, 20 Juni 2018.

Menurut Rahmat, KPU seharusnya tidak merencanakan untuk mengundang-undangkan sendiri. Rahmat menyarankan KPU untuk ikuti aturan. "Disesuaikan saja dengan tata cara pengundangan," ungkapnya.




Baca: Pelarangan Eks Narapidana Korupsi NyalegBertentangan dengan UU

Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra mengaku berencana akan memberlakukan secara otomatis PKPU pelarangan mantan narapidana korupsi mengikuti pileg. Ia mengatakan, cara itu akan dilakukannya jika Kemenkum-HAM tetap menolak PKPU tetsebut.

"Jika kemudian Kemenkum-HAM tetap menolak, maka kami akan memberlakukan secara otomatis. Kemudian, kami anggap PKPU itu berlaku secara otomatis ketika ditandatangani oleh Ketua KPU (Arief Budiman)," tandas Ilham.



(YDH)