PPP Sebut Menkumham Tak Salah Jika Menolak PKPU
Arsul Sani (Foto:Dok.DPR)
Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai tak masalah jika Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak menandatangani Peraturan KPU (PKPU). Menkumham memiliki kewajiban memastikan aturan harus sesuai dengan UU.

"Menkumham tidak salah karena memang secara kontens secara materi muatan PKPU jika dihadapkan dengan UU pemilu memang bertentangan," kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 5 Juni 2018.

Secara fungsi dan kelembagaan, kata Asrul Menkumham memang memiliki kewajiban administratif untuk menandatangani sebuah peraturan. Tetapi di sisi lain, Menkumham memiliki kewajiban untuk menolak aturan yang tidak sesuai dengan UU.


"Kalau kita liat dari aspek hukum saja bukan aspek cita-cita ingin menjadikan pejabat publik kita di legislatif itu untuk punya track record yang baik," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memaksakan menuangkan aturan larangan mantan narapidana koruptor dalam PKPU. Ia menilai PKPU ini telah menabrak peraturan perundang-undangan. 

"Jadi nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU," kata Yasonna di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 Juni 2018.

Yasonna menegaskan yang bisa menghilangkan hak politik warga negara adalah aturan UU dan keputusan pengadilan. Kemenkumham akan meminta analisis penjelasan dari KPU saat pemanggilan nanti.



(JMS)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360