PSI Ajukan Perbaikan Permohonan UU Pemilu ke MK
Sekjen PSI Raja Juli Antoni (kanan) dan Juru Bicara Bidang Hukum PSI Rian Ernest, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor PSI, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan perbaikan permohonan uji materi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jubir Bidang Hukum PSI Rian Ernest mengatakan, PSI menghargai niat untuk menekan biaya politik. Namun tidak dapat dipungkiri berpolitik di iklim demokratis tidak murah, apalagi mengingat luasnya Indonesia.

"Semua partai baru seperti PSI perlu diberikan ruang untuk beriklan agar lebih bisa dikenal masyarakat," kata Ernest dalam keterangan tertulis, Senin, 16 Juli 2018.


Karena itu PSI mengajukan uji materi sejumlah pasal yang dinilai tidak adil dan melanggar hak konstitusional.

Pasal yang diajukan PSI untuk diuji adalah Pasal 1 angka 35, PSI memohon frasa “dan/atau citra diri” dihapuskan, agar tidak ada lagi orang dikriminalkan hanya karena pencantuman nomor urut dan logo partai.

 "PSI ingin agar rambu kampanye kembali jelas: penyampaian visi, misi dan program kerja," ujarnya.

Selain itu ketiga pasal yang digugat PSI adalah Pasal 275 ayat 2; Pasal 276 ayat 2; Pasal 293 ayat 1 sampai 3.

"Intinya PSI meminta agar PSI diperbolehkan beriklan kampanye semenjak masa kampanye September," ujarnya.

Menurut Ernest, partai baru seperti PSI  tidak punya titik mulai yang sama dengan partai yang sudah berdiri puluhan tahun.

 "Itu tidak adil dan melanggar hak konstitusional pemohon. Kami sudah berjuang menghadapi beratnya verifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum, kini PSI tidak diberi kesempatan untuk melakukan iklan serta sosialisasi politik," katanya.

Menurutnya, dengan UU Pemilu itu kemungkinan besar partai baru seperti PSI hanya bisa ikut pemilu nasional satu kali saja, karena tidak lolos ambang batas parlemen.

"Ini sangat disayangkan, padahal PSI ingin  membawa perubahan perpolitikan Indonesia. Karena partai yang sudah berdiri puluhan tahun itu dindikasikan gagal melawan korupsi dalam sistem politik. Terbukti dari data, bahwa 3 dari 4 partai peraih suara tertinggi Pemilu 2014 yang lalu, merupakan 3 partai yang paling banyak kadernya diciduk KPK antara 2014 sampai 2017," kata dia.



(MBM)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id