Ilustrasi undang-undang. Medcom.id
Ilustrasi undang-undang. Medcom.id

Omnibus Law Disebut Komitmen Jokowi Membenahi Lingkungan Hidup

Nasional lingkungan hidup Omnibus Law UU Cipta Kerja
Renatha Swasty • 13 Oktober 2020 06:07
Jakarta: Ahli lingkungan Dinal Salim menilai Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) langkah maju membenahi permasalahan dunia industri di Indonesia tanpa mengesampingkan aspek lingkungan. Dinal menilai omnibus law Ciptaker ialah usaha dan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenahi lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas serta kapasitas industri di Indonesia.
 
Anak begawan ilmu lingkungan Indonesia Prof. Emil Salim itu menjelaskan panglima aspek lingkungan dalam Undang-Undang Ciptaker ialah tata ruang. Sebab, secara kajian akademik aspek lingkungan berhubungan erat dengan tata ruang.
 
"Dengan demikian, adanya Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghapuskan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh sebab itu, omnibus law mempermudah investasi sepanjang sesuai dengan tata ruang yang memiliki prinsip aman, nyaman, dan berkelanjutan," papar Dinal dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dinal menyebut pada umumnya di Indonesia pemahaman tata ruang hanya fokus pada satu wilayah, yaitu tata ruang perkotaan. Padahal yang dimaksudkan tata ruang melingkupi semua aspek, baik ruang darat, ruang laut, dan ruang udara.
 
“Selama ini semua konflik agraria itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan tata ruang dan lingkungan hidup,” Ujar Dinal.
 
Dinal menilai terdapat mispersepsi yang cukup substantif di masyarakat terkait pasal-pasal yang mengatur permasalahan lingkungan hidup. Salah satunya, misinformasi yang mengatakan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dihapus.
 
Dia menegaskan informasi itu salah. Dalam omnibus law, AMDAL tetap ada bahkan semakin 'bergigi'.
 
(Baca: Presiden: Tidak Benar Amdal Dihapus Dalam UU Cipta Kerja)
 
Dinal menyebut selama ini AMDAL hanya jadi 'dokumen pelengkap perizinan' untuk sebuah proyek. Dalam praktiknya, pengurusan dokumen AMDAL malah menjadi salah satu alasan 'memeras' pengusaha.
 
Dia mengatakan dengan omnibus law, Presiden Jokowi ingin menebas para rente yang senang memeras pengusaha dengan dalih perizinan. Dinal membeberkan untuk mengurus perizinan terkait dokumen lingkungan hidup, pengusaha perlu mengeluarkan uang mencapai 20 persen dari nilai investasi proyek.
 
"Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan dari para pengusaha dalam mengembangkan industri di Indonesia. Dalam omnibus law ini tidak ada kelonggaran untuk perizinan yang terkait dengan lingkungan hidup, hanya teknis dan tata kelolanya saja yang dibenahi," tutur dia.
 
Alumni University of Houston ini mengusulkan Jokowi memastikan ada sinkronisasi, koordinasi, dan komunikasi yang lancar di antara semua sektor. Hal ini penting agar tidak ada ego sektoral.
 
Selain itu, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan sangat besar. Secara tidak langsung KLHK menjadi superbody.
 
Dinal menyebut dibutuhkan check and balance. Dia mengusulkan mengaktifkan kembali Badan Pengendali Dampak Lingkungan (BAPEDAL) yang berada langsung di bawah Presiden.
 
Dia menyebut BAPEDAL menunjukkan komitmen Presiden Jokowi dengan lingkungan. BAPEDAL mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup, meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 
"Serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan teknis dan program pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” papar Dinal.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif