NasDem Mengedepankan Pencegahan Korupsi

M Sholahadhin Azhar 19 November 2018 17:17 WIB
partai nasdempemilu serentak 2019
NasDem Mengedepankan Pencegahan Korupsi
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate. Foto Medcom.id Adin
Jakarta: Partai NasDem sepakat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengedepankan pencegahan korupsi. Sebagai partai yang mengusung paling banyak calon pemimpin, Partai NasDem sepakat menjalani Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) besutan KPK.
 
Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate menyebut pihaknya tak berkutat dalam teori pemberantasan korupsi. "Tapi bagaimana melaksanakan pencegahan korupsi," kata Plate di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Senin, 19 November 2018.
 
Plate menyebut NasDem konsisten menjalankan pencegahan korupsi melalui politik tanpa mahar. Dengan tak memungut apapun dari calon, NasDem mendidik kader untuk fokus melaksanakan tugas ketika menjabat.
 
Mereka, kata Plate, tak perlu memikirkan 'balik modal' akibat mahar politik. Menurut hitungan KPK, mahar politik sangat membebani, karena jumlahnya setengah dari seluruh biaya politik para calon.
 
"Kalau sudah memberikan kontribusi tanpa mahar, setidaknya setengah biaya politik itu sudah teratasi," sebut Plate.
 
Dengan demikian, kata dia, NasDem hanya membebani para kader dengan biaya politik murni. Seperti biaya alat peraga kampanye dan kebutuhan lain. Dengan demikian, beban finansial bagi calon, baik yang terpilih atau tidak, bisa diatasi.

Baca: Kerja Sama Parpol-KPK Membangun Sistem Kepartaian Penting

Setiap kader atau calon yang diusung, kata dia, telah menandatangani pakta integritas anti korupsi partai. NasDem tak ragu memecat calon atau kader yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Sebab, mereka dianggap melanggar pakta tersebut. 
 
Plate menyebut pihaknya bekerjasama dengan KPK untuk mencegah kader korupsi. Lembaga anti-rasuah selalu memberikan pendampingan terkait hal ini. Plate menyebut pencegahan untuk mengawasi para kader tak melewati 'lampu merah' KPK.
 
"Tapi kalau kami bertindak setelah lampu merah, berarti ada tindakan hukum. Maka tidak ada pilihan, harus melakukan pertanggung jawaban hukum terhadap pelanggaran," sebutnya.
 
Plate mengamini ucapan KPK tentang partainya yang paling banyak mengusung calon di Pilkada. Saat Pilkada 2015, NasDem urutan dua sebagai partai yang paling banyak mengusulkan calon. Di 2017, NasDem menempati urutan yang sama. Adapun di 2018, partainya masuk urutan pertama.
 
"Total ada 190 kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia, dan ada delapan gubernur," kata Plate.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id