ilustrasi. Medcom.id
ilustrasi. Medcom.id

Keputusan MK Soal Verifikasi Partai Politik Dinilai Tak Berkeadilan

Nasional mahkamah konstitusi
Al Abrar • 05 Juni 2021 15:12
Jakarta: Anggota KPU RI 2007-2012, Endang Sulastri, menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan verifikasi partai politik tidak terdapat prinsip keadilan dan kesetaraan. 
 
Dalam putusan MK tersebut, partai politik yang telah diverifikasi dan ikut pemilu 2019 serta lolos ambang batas parlemen tidak perlu diverifikasi faktual, cukup diverifikasi administrasi. 
 
Sementara partai politik yang telah diverifikasi dan ikut pemilu 2019 namun tidak lolos ambang batas parlemen, dan hanya memiliki perwakilan di DPRD, harus melaksanakan verifikasi faktual dan administrasi, begitu pula dengan partai politik yang baru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Salah satu unsur demokrasi itu adalah kesetaraan/keadilan itu. Maka, putusan Mahkamah Konstitusi bisa kita bilang bahwa ini memang tidak ada,” kata Endang, dalam serial diskusi dengan tajuk “Adakah Intervensi Politik Putusan MK Terkait Verifikasi Parpol?”
 
Menurut Endang, semangat untuk meniadakan verifikasi faktual bagi partai politik yang ada di parlemen sudah ada sejak lama. Ia kemudian mengutip beberapa pasal dan UU terkait hal itu, seperti Pasal 8 ayat (2) 10/2008, Pasal 8 ayat (1) 12/2012, dan yang mutakhir, yakni Pasal 173 ayat (3) 7/2017.
 
“Ketentuan Pasal 173 ayat (3) ini sebenarnya sudah mendapat putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya memang yang kemudian menjadi lebih aneh lagi itu ketika ada putusan baru tahun 2020 yang menyatakan bahwa ‘Partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi secara faktual’,” jelasnya.
 
Ia menilai putusan MK tentang verifikasi parpol itu bisa jadi ada intervensi poltik, baik itu dari parpol, parlemen maupun pemerintah. Sebab, lanjutnya, ada partai politik yang diuntungkan dari putusan tersebut.
 
“Kemungkinan memang putusan MK ini, ya bisa jadi ada intervensi itu. Karena memang semangatnya sejak awal, sejak dulu tahun 2009 itu memang semangatnya mereka tidak perlu dilakukan verifikasi. Jadi, partai politik tidak cukup PD bahwa parpolnya sudah sesuai dengan persyaratan,” beber Endang.
 
“Dan sekarang Mahkamah Konstitusi masuk di dalam kepentingan itu yang semula sudah lurus bahwa partai politik semuanya harus diverifikasi, tiba-tiba membelok lagi. Kemudian dikabulkan bahwa partai yang ada di parlemen itu cukup verifikasi administrasi dan tidak perlu verifikasi faktual,” sambungnya.
 
Menurut Endang, yang menjadi persoalan adalah ditiadaknnya verifikasi faktual ini. Bahkan partai-partai besar sekalipun, bahkan di beberapa daerah kerap kelabakan pada saat dilakukan verifikasi faktual, misalnya terkait pengaderan dan kantor partai yang baik nan representatif.
 
“Sering kali kantor itu hanya ada menjelang pemilu. Kantornya itu ada di ruko. Satu bulan kemudian kita tengok sudah tidak ada itu plang kantornya. Ini kan jadi masalah juga. Jadi, artinya keputusan Mahkamah Konstitusi ini justru tidak punya semangat untuk membangun partai lebih baik,” ungkapnya.

 
(ALB)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif