NEWSTICKER
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) usai bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Foto: Kautsar Widya Prabowo/Medcom.id
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) usai bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Foto: Kautsar Widya Prabowo/Medcom.id

DPR dan Pemerintah Koordinasi Soal RUU Omnibus Law

Nasional Omnibus Law
Kautsar Widya Prabowo • 29 Januari 2020 21:04
Jakarta: Perwakilan DPR dan pemerintah membahas draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR. Ada serangkaian mekanisme yang harus ditempuh sebelum DPR mengesahkan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
 
Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus dibahas kembali dalam rapat pimpinan serta badan musyawarah (bamus) yang melibatkan semua pimpinan fraksi. DPR akan mempreteli semua pasal dalam aturan perundang-undangan tersebut.
 
"Bamus, rapim, paripurna lain-lain baru kita akan masukan apakah ke komisi badan legislasi dan lain-lain untuk dibahas sesuai pasal-pasal yang ada di omnibus law tersebut, karena cipta lapangan kerja mencakup 79 undang-undang," ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut pemerintah akan menyerahkan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR dalam waktu dekat. Pemerintah akan mengikuti mekanisme yang diatur DPR dalam penyerahan draf omnibus law.
 
"Kita mengikuti mekanisme yang ada di DPR. Jadi kita samakan persepsi tersebut sehingga dengan demikian nanti kita akan proses selanjutnya," tutur Airlangga.
 
Airlangga belum dapat memastikan kapan draf omnibus law diserahkan ke DPR. Ia hanya memastikan draf rampung.
 
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan penyerahan omnibus law dilakukan bertahap. Setelah draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, pemerintah baru menyerahkan draf Omnibus Law Perpajakan. Pemerintah sudah menerima banyak masukan dari DPR untuk menyempurnakan draf Omnibus Law Perpajakan.
 
"Mendapat masukan dari Ibu Ketua DPR (Puan Maharani) nanti kami akan sampaikan ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani), mekanisme yang disepakati pimpinan DPR nanti kita akan ikuti prosedur," ucap dia.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif