Ilustrasi DPR. Foto: Medcom.id
Ilustrasi DPR. Foto: Medcom.id

Daftar RUU Prolegnas Makin Panjang

Nasional undang-undang
Nur Azizah • 05 Desember 2019 16:05
Jakarta: Daftar rancangan undang-undang (RUU) yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2020-2024 bertambah. DPR dan Pemerintah sepakat mengusulkan 247 RUU.
 
Ketua Panja Prolegnas Rieke Diah Pitaloka menjelaskan 50 RUU masuk RUU prioritas 2020 sedang 197 RUU lain masuk kategori long list.
 
"Itu tetap melewati pembahasan meskipun masuk long list, masuk daftar jangka menengah 2020-2024 tidak otomatis dibahas. Harus melalui pembahasan lagi yang namanya program legislasi prioritas tahunan," kata Rieke di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Setiap RUU yang akan dibahas harus memiliki naskah akademik. Ia menyampaikan prolegnas jangka menengah dan tahunan akan berubah sewaktu-waktu.
 
"Jadi, kalau misalnya ini selesai satu prioritas maka tidak seperti periode sebelumnya harus menunggu dulu satu tahun," ujar dia.
 
Lima belas RUU yang diajukan pemerintah, yakni:
1. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja Kementerian Hukum dan HAM diajukan Kementerian Koordinator Perekonomian. Status, super prioritas.
2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law) diajukan Kementerian Keuangan.
3. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diajukan Kementerian Hukum dan HAM. Status, lanjutan dari periode sebelumnya atau carry over.
4. RUU tentang Pemasyarakatan diajukan Kementerian Hukum dan HAM. Status, carry over.
5. RUU tentang Bea Materai diajukan Kementerian Keuangan. Status, carry over.
6. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi diajukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Status, permohonan SurPres.
7. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diajukan Kementerian Hukum dan HAM. Status, permohonan SurPres.
8. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diajukan Kementerian Pertahanan.
9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diajukan Kementerian Hukum dan HAM. Status, sudah disampaikan ke DPR (Komisi XI).
10. RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal diajukan Kementerian Hukum dan HAM. Status, permohonan SurPres (Komisi XI).
11. RUU tentang Ibukota Negara diajukan Kementerian PPN/Bappenas diajukan.
12. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diajukan Kementerian Keuangan.
13. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diajukan Kementerian Hukum dan HAM.
14. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diajukan Kementerian Dalam Negeri.
15. RUU Perkoperasian diajukan Kementerian dan UMKM.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif