Wakil Ketua Baleg Willy Aditya. MI/Susanto.
Wakil Ketua Baleg Willy Aditya. MI/Susanto.

Baleg Tagih Draf Omnibus Law

Nasional Omnibus Law
Arga sumantri • 27 November 2019 17:49
Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) DPR masih menunggu draf peyederhanaan undang-undang atau omnibus law dari pemerintah. DPR tak bisa bergerak jika pemerintah tak menyetor draf tersebut.
 
"Kalau pemerintah enggak masukin ya bagaimana kita mau jadi target (prolegnas), barangnya inisiatif dari sana (pemerintah)," kata Wakil Ketua Baleg Willy Aditya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.
 
Willy mengatakan Baleh akan menggelar rapat kerja dengan pemerintah pada awal Desember 2019. Rapat kerja bertujuan menyamakan pandangan terkait penerbitan omnibus law itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kementerian hukum dan HAM sudah rilis 86 undang-undang itu masuk long list (daftar panjang)," kata Willy.
 
Sepanjang pekan ini Baleg fokus menggelar rapat dengar pendapat. Baleg menargetkan rancangan undang-undang dalam Prolegnas 2020 rampung di pekan pertama Desember 2019.
 
"Kami sudah bisa rilis mana yang akan benar-benar kita jadikan prolegnas di 2020 dan mana yang akan masuk pada proses long list," jelas politikus Partai NasDem itu.
 
Presiden Joko Widodo menelurkan wacana omnibus law pada dua undang-undang (UU), yaitu UU Pemberdayaan UMKM dan UU Cipta Lapangan Kerja.
 
Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansinya berbeda menjadi suatu peraturan besar.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif