Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Dinas Kominfo Diminta Luruskan Informasi Terkait Omnibus Law

Nasional Omnibus Law vaksin covid-19 UU Cipta Kerja
Achmad Zulfikar Fazli • 26 Oktober 2020 22:22
Jakarta: Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di pemerintah daerah diminta meluruskan informasi terkait isu Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal itu untuk meredam hoaks seputar Omnibus Law di masyarakat.
 
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Widodo Muktiyo mengatakan Dinas Kominfo di daerah jangan hanya menyebarkan siaran pers. Di saat krisis seperti ini, pemeritah harus bertanggung jawab penuh terhadap kesimpangsiuran informasi dan komunikasi.
 
"Kita harus menjaga kepuasan masyarakat terhadap pemerintah," ujar Widodo di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Widodo meminta pemerintah pusat dan daerah punya persepsi yang sama terkait Omnibus Law. Sebab, komunikasi publik pemerintah memang kerap mendapat sorotan.
 
Widodo mengatakan perlu ada kesamaan irama dalam orkestrasi komunikasi publik pemerintah. Menurut dia, komunikasi publik perlu ditingkatkan karena sejauh ini belum optimal.
 
"Kita ini jangan kayak mesin hanya ngirim-ngirim (berita) saja, tapi kita berikan makna, supaya ada feel of experience. Kita banyak PR (pekerjaan rumah) sejak disahkannya UU Omnibus Law. Jangan sampai ada ketidakpercayaan publik, ini tanggung jawab kita untuk memberikan pengertian kepada masyarakat," ujarnya.
 
Baca: Presiden: UU Cipta Kerja Jalan Reformasi Struktural Bagi UMKM
 
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Agustinus Eko Rahardjo mengatakan banyak media yang kerap menyoroti kinerja komunikasi publik pemerintah. Tantangan berat Kominfo, lanjut dia, menyampaikan narasi positif pada publik dan menjawab kebuntuan komunikasi.
 
"Banyak media menyoroti kominikasi pemerintah, bahwa masih ada persoalan penanganan isu terkait Omnibus Law, penanganan covid-19, infrastruktur dan lain-lain,” ujar Agustinus.
 
Sementara itu, Staf Ahli Kominfo Basuki Agus Suparno mengatakan seluruh Dinas Kominfo telah memiliki buku petunjuk teknis yang lengkap untuk menjalankan kegiatan komunikasi publik. Di dalam buku petunjuk teknis itu terdapat pedoman tidak hanya bagaimana menulis berita rilis, tetapi juga tentang mengelola media di masing-masing daerah.
 
"Kalau ini berjalan dengan optimal, tentu komunikasi publik kita akan dinilai baik," ujar Basuki.
 
Di samping lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Muhammad Budi Hidayat, meminta Dinas Kominfo juga menyosialisasikan rencana pemberian vaksin covid-19 kepada masyarakat. Masyarakat dinilai perlu diedukasi tentang imunisasi covid-19 agar pelaksanaannya berjalan lancar dan mencapai cakupan yang tinggi.
 
"Kita mendorong agar Diskominfo membantu dalam memastikan sasaran atau target imunisasi. Beri tahu juga ke masyarakat tentang bahayanya jika tidak mendapatkan imunisasi covid-19 lengkap, agar masyarakat termotivasi untuk mendapatkan imunisasi covid-19 tepat waktu dan lengkap," ujar Budi.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif