Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron. ANTAditya Pradana Putra
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron. ANTAditya Pradana Putra

KPK: Sistem Parpol Belum Berintegritas

Nasional kpk pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Dhika Kusuma Winata • 27 Oktober 2020 19:01
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sistem partai politik yang belum menghargai dan menerapkan politik berintegritas. Hal itu tercermin dari banyaknya kepala daerah terjerat kasus korupsi lantaran harus mengembalikan ongkos politik saat pemilihan.
 
"Kenapa korupsi kepala daerah terjadi? Salah satunya karena sistem keparpolan kita belum memberikan iklim yang mengakui dan menghargai integritas," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam webinar Membangun Integritas Partai Politik Menuju Pilkada yang Aspiratif dan Demokratis, Selasa, 27 Oktober 2020.
 
KPK mencatat ratusan gubernur dan bupati/wali kota terjerat korupsi. Korupsi lantaran biaya tinggi politik dan sistem kaderisasi yang tidak berjalan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ghufron mengatakan banyak parpol mencalonkan kepala daerah bukan berasal dari kader. Sistem pencalonan lebih kepada peluang menang dan terkait transaksi politik.
 
(Baca: Calon Kepala Daerah Diwanti-wanti Soal Integritas)
 
"Banyak kemudian sistem demokratisasi di internal parpol itu sendiri tidak berjalan sehingga menimbulkan praktik yang tidak menyehatkan," ucap Ghufron.
 
Komisi Antirasuah melalui kajian sudah memberikan rekomendasi terkait pembenahan sistem parpol. Salah satunya pengelolaan partai secara demokratis, transparan, dan akuntabel.
 
KPK juga mendorong negara memberi dana bantuan parpol yang proporsional untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pada sponsor politik. Kajian KPK menemukan 82 persen calon kepala daerah dibiayai sponsor dan rawan memperjualbelikan kekuasan untuk mengembalikan hutang ongkos politik.
 
"Korupsi hanya residu dari proses politik yang terjadi. Kalau parpolnya bagus maka akan melahirkan pemimpin yang bagus. Sebaliknya kalau prosesnya berbiaya tinggi dan tidak demokratis, maka ketika dia (kepala daerah) terpilih pasti berpikir mengembalikan biaya politik, mahar, dan seterusnya," ucap Ghufron.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif