Tangkal Hoaks dengan KUHP

Media Indonesia 21 September 2018 11:15 WIB
hoax
Tangkal Hoaks dengan KUHP
Ilustrasi--MI
Jakarta: Penyebaran informasi bohong (hoaks) di ranah media sosial jelang Pemilu 2019 bisa dijerat dengan pasal-pasal di luar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Misalnya, melalui pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy OS Hiariej, Pasal 27 dan 28 UU ITE menjelaskan bahwa menyebarkan informasi yang materinya mengarah pada hoaks serta ujaran kebencian bisa dijerat dengan hukuman pidana. Aturan tersebut dapat digunakan aparat penegak hukum menjerat penyebar hoaks.

"Jadi bisa kena KUHP. Instrumennya bisa pakai Pasal 27 dan 28 UU ITE kendati substansinya akan mengikuti KUHP. Di KUHP, menista dengan tulisan, memfitnah, penghinaan, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah. Jadi, hoaks ini masuk ke delik memfitnah," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis, 20 September 2018.


Baca: Bamsoet Khawatirkan Akun Robot Penyebar Hoaks

Dengan adanya instrumen hukum tersebut, ia memandang Polri sebagai aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti praktik hoaks. Ia meyakini hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa menyebarkan informasi hoaks dan ujaran kebencian memiliki konsekuensi sanksi hukum yang tegas.

Eddy menilai langkah itu perlu dilakukan karena kampanye merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan demikian, ajang kampanye pun perlu ditegaskan dalam hal penindakan agar masyarakat punya acuan yang jelas dalam menggunakan informasi.

"Karena kampanye itu pendidikan politik sehingga tidak boleh dikotori oleh fitnah dan hoaks. Saya kira Polri perlu memberikan shock therapy dengan menangkap penyebar hoaks supaya masyarakat menjadi paham bahwa dalam kampanye tidak boleh ada fitnah dan hoaks," paparnya.

Sanksi bagi penyebar hoaks sebagaimana tertuang di Pasal 45 ayat 1 dan 2, yakni pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Informasi valid

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai untuk membendung adanya hoaks para paslon dan penyelenggara pemilu perlu membuat Hoaks Crisis Center. Alasannya, pembentukan divisi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang valid dalam menghalau hoaks yang beredar.

Nantinya, divisi tersebut dapat memberikan informasi serta data yang validitasnya dapat dipertangungjawabkan. Hal itu dirasa baik untuk masyarakat sehingga para pemilih dapat disuguhkan perbandingan data dan informasi yang dapat dikritisi secara komperhensif.

"Harus ada Hoaks Crisis Center dengan menyamai informasi agar dapat berimbang sehingga nantinya yang disuguhkan adalah adu data dan gagasan. Ini harus dipunyai oleh paslon dan penyelenggara pemilu," ujarnya.

Ia menilai munculnya hoaks jelang pemilu karena adanya ketidakyakinan peserta pemilu akan kompetensi mereka. Jika mereka siap, seharusnya yang disuguhkan ke publik ialah program serta solusi yang dapat direalisasikan, bukan hoaks. (Nurjiyanto)



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id