Perludem Dukung Usulan Bacaleg Eks Napi Korupsi Ditandai

Faisal Abdalla 15 September 2018 20:15 WIB
pemilu serentak 2019
Perludem Dukung Usulan Bacaleg Eks Napi Korupsi Ditandai
Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni. Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id
Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendukung usulan bakal calon anggota legislatif mantan koruptor ditandai. Mekanisme ini menjadi alternatif setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20 tahun 2018 terkait pelarangan eks koruptor nyaleg. 

"Pada awal diskursus ini muncul ada saran untuk memberi tanda kepada para mantan napi korupsi. Sehingga pemilih kita tidak sampai salah pilih karena mereka tidak tahu. Nah soal tanda ini mulai bisa dipikirkan," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 September 2018. 

Titi mengatakan usulan memberi tanda ini juga sempat didukung oleh Presiden Joko Widodo. Usulan itu dinilai layak untuk dipertimbangkan. 


"Saya kira semua elite politik ketika diskursus ini muncul dan juga presiden kita menyampikan urgensi soal menandai caleg mantan napi korupsi, sehingga pemilih betul-betul mengetahui dengan mudah dan sederhana, bahwa ada caleg mantan napi korupsi," tandasnya. 

Titi juga menyarankan agar di tempat pemungutan suara (TPS) diberi pengumuman terkait bacaleg eks napi korupsi. Dia menganggap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 71/PUU-XIV/2016 yang hanya mensyaratkan mantan napi membuka statusnya untuk mencalonkan diri masih kurang efektif. 

"MK luput mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya mendapatkan pendidikan politik yang baik. Ini tidak bisa disetarakan begitu saja, menyerahkannya kepada pasar bebas seolah-olah pemilih mendapatkan akses informasi yang baik," pungkas Titi. 

Di sisi lain, Perludem mendukung semangat KPU yang ingin pemilu 2019 menghasilkan pemimpin-pemimpin bersih dan berintegritas. Usaha KPU menyertakan calon-calon yang bersih tidak boleh berhenti karena putusan MA. 

"Semangat dan juga komitmen KPU harus terus dilanjutkan, salah satunya mengakomodir usulan Presiden Jokowi," tukas Titi. 



(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id