NEWSTICKER
Ilustrasi. Medcom.id.
Ilustrasi. Medcom.id.

Pemerintah Sisir Ulang Pasal Kontroversial

Nasional Omnibus Law
Putra Ananda • 19 Februari 2020 07:27
Jakarta: Pemerintah menyisir ulang pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi. Pembahasan ulang klaster ketenagakerjaan dalam RUU itu kali ini dilakukan lebih detail.
 
Hal itu diutarakan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono di Jakarta, kemarin. "Khusus sektor tenaga kerja, dalam beberapa hari ini ada pembahasan yang lebih detail di tim koordinasi supaya tidak menimbulkan persepsi yang salah," kata Susiwijono melansir Media Indonesia, Rabu, 19 Februari 2020.
 
Sebagai pengusul RUU Cipta Kerja, pemerintah ingin memastikan pasal-pasal yang mengatur ketenagakerjaan bisa memberikan keuntungan bagi pengusaha ataupun pekerja. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Salah satu poin yang menimbulkan kontroversi di kalangan pekerja ialah penghapusan Pasal 59 yang ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai tata cara perjanjian kerja waktu tertentu antara pengusaha dan pekerja. Dengan penghapusan itu, pemerintah dinilai memberikan lampu hijau kepada pengusaha untuk memberlakukan sistem outsourcing atau kontrak tanpa batas.
 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai penghapusan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 di Omnibus Law Cipta Kerja amat merugikan pekerja sebab pengusaha tidak lagi berkewajiban membayar pesangon kepada pekerja yang dipekerjakannya secara sistem kontrak. Kerja kontrak pun bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan.
 
Pasal kontroversial lainnya ialah presiden dapat mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP). Namun, Susiwijono memastikan tidak akan ada ketentuan itu. "Kita tetap mengikuti hierarki perundang-undangan."
 
Hal yang sama ditegaskan Menko Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD secara terpisah. "Itu hanya salah ketik sebenarnya. Kalau kembali ke dasar teori ilmu perundang-undangan, yang bisa mengubah UU itu hanya UU. Kalau PP, itu hanya bisa mengatur UU secara lebih lanjut," kata Mahfud.
 
Mahfud mengatakan kesalahan tersebut tidak akan bermasalah lantaran masih dalam bentuk rancangan. Perbaikan akan dilakukan seiring dengan pembahasan di parlemen.
 
Pemerintah Sisir Ulang Pasal Kontroversial
Pemerintah menyerahkan draf Omnibus Law. Foto: MI/Susanto

DPR Maklum

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Achmad meminta pemerintah memperbaiki kesalahan ketik dalam draf Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa UU bisa diubah melalui PP. Dia memaklumi bila terjadi kesalahan pengetikan mengingat draf tak sedikit dan dikerjakan dalam waktu sempit. "Nanti kami kasih kesempatan memperbaiki, atau nanti kita perbaiki di sini (DPR) sebelum kita bahas lebih lanjut," ujarnya.
 
Sementara itu, pemerintah akan menyosialisasikan RUU omnibus law ke berbagai daerah setelah mendapatkan jadwal pembahasan bersama DPR. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sosialisasi dan pembahasan di parlemen harus berjalan paralel sehingga efektif dan efisien.
 
Omnibus Law Cipta Kerja dibuat untuk mengatasi kendala yang selama ini menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo yakin UU itu akan menarik investor sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru.
 
Namun, tandas Yustinus, penyusunan UU Ciptaker harus mendapat pengawasan publik. Pembahasan pun harus dilakukan dengan mempertemukan semua pihak terkait, termasuk pekerja agar tidak menjadi bom waktu bagi sektor ketenagakerjaan di masa mendatang.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif