Ilustrasi. Antara/Galih Pradipta
Ilustrasi. Antara/Galih Pradipta

Pansus Diyakini Mampu Ungkap Elite di Kasus Jiwasraya

Nasional Jiwasraya
Anggi Tondi Martaon • 14 Februari 2020 17:42
Jakarta: Demokrat getol mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Harapannya supaya Pansus bisa mengungkap elite dalam dugaan korupsi yang merugikan negara Rp17 triliun itu.
 
"Kalau melihat korbannya, melihat lembaganya, kemudian caranya kemudian jumlahnya kemudian siapa yang terlibat, kemarin juga beberapa orang pemberitaan kemudian menyampaikan bahwa ada lingkaran kekuasaan yang bermain di kasus Jiwasraya," kata Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020.
 
Didik yakin ada elite yang terlibat, mengingat kerugian negara cukup besar. Bagi dia, kasus korupsi Jiwasraya merupakan kejahatan kerah putih atau white collar crime karena ada indikasi elite yang bermain dalam skenario gagal bayar Jiwasraya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pansus Diyakini Mampu Ungkap Elite di Kasus Jiwasraya
Ilustrasi Jiwasraya. Foto: MI/Ramdani
 
Pansus diperlukan, kata dia. Karena pengawasan di tingkat Panitia Kerja atau Panja, cukup terbatas dan cenderung tertutup. seperti Panja Penegakan Hukum Jiwasraya di Komisi III.
 
Sementara tingkat Pansus dianggap lebih terbuka. Bahkan, alat kelengkapan dewan lintas komisi itu memiliki kewenangan memanggil siapa saja pihak yang terlibat.
 
"Siapa pun yang terindikasi maupun ada info ada hubungannya secara tidak langsung bisa kita panggil kita panggil klarifikasi," ungkap dia.
 
Kejagung menetapkan enam tersangka kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka ialah Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim.
 
Selanjutnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto. Teranyar, Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.
 
Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif