Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Indonesia Sulit Tiru Korsel Gelar Pemilu Saat Pandemi

Nasional Virus Korona pilkada serentak
Anggi Tondi Martaon • 12 Mei 2020 04:49
Jakarta: Indonesia dinilai sulit meniru Korea Selatan (Korsel) yang berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) di tengah pandemi virus korona (covid-19). Indonesia masih punya kekurangan dari berbagai aspek.
 
"Saya tidak optimistis bisa (menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi)," kata peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay kepada Medcom.id, Senin, 11 Mei 2020.
 
Ada beberapa alasan kuat Indonesia tidak bisa seperti Korsel. Pertama, warga Indonesia kurang disiplin terutama bagi pemilih. Penilaian ini tak lepas dari kondisi masyarakat yang sering kali melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi masalah kesadaran kita itu belum cukup," ungkap dia.
 
Selanjutnya, persiapan penyelenggaraan pilkada cukup pendek. Hadar menyebut banyak hal yang harus dilakukan jika ingin menggelar pilkada di tengah pandemi korona, di antaranya memastikan kesiapan penyelenggara.
 
Menurut dia, kapasitas penyelenggaraan harus dipastikan siap sepenuhnya. Upaya tersebut hanya bisa dilakukan melalui melalui pelatihan-pelatihan yang cukup intensif.
 
Pelatihan-pelatihan harus dilakukan dengan pertemuan biasa. Pelatihan secara daring dianggap tidak akan dipahami sebagian besar penyelenggara, terutama tingkat daerah.
 
"Penyelenggara tingkat daerah itu sangat banyak, saya ragu mereka terbiasa dengan pertemuan online," sebut mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu.
 
Kekurangan selanjutnya yaitu dari segi aturan. Aturan pemilu di Indonesia belum mengakomodasi kondisi kedaruratan. Aturan yang ada hanya mengakomodasi penyelenggaraan pemilu dalam kondisi normal.
 
Beberapa aturan yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme pemilu yang diterapkan di Korsel yaitu pemilihan melalui pos dan early voting. Ketentuan tersebut dalam aturan di Indonesia hanya berlaku bagi pemilihan di luar negeri.
 
"Jadi tidak ada (payung hukum), jadi butuh perubahan undang undang lagi," sebut dia.
 
Baca: KPUD Diminta Tunggu Penyesuaian Anggaran Pilkada
 
Untuk itu, Haedar menilai Indonesia akan sulit meniru pencapaian Korsel yang berhasil menyelenggarakan pemilihan saat pandemi berlangsung. Pasalnya, banyak kebutuhan yang harus dipersiapkan.
 
"Dan Korsel itu juga tidak menerapkan hal baru semua. Jadi yang saya sebutkan sudah ada dalam sistem mereka. Jadi perubahan peraturan itu tidak diperlukan, bisa disesuaikan dengan protokol yang ditetapkan," ujar dia.
 
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif