Wacana 40 Kementerian, ICW: Rugikan Masyarakat

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik wacana 40 kementerian lembaga era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Wacana tersebut dinilai merugikan masyarakat. “Yang rugi siapa? Ya masyarakat. Karena pada akhirnya kita hidup jadi warga negara yang dipimpin oleh pemerintahan dan rezim yang orang-orangnya tidak duduk di sana berdasarkan kompetensi. Tapi bagi-bagi jabatan saja,” kata Anggota ICW, Seira Tamara, di Rumah Belajar ICW, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Dia menilai tidak ada urgensi dari penambahan jumlah menteri. Wacana tersebut dinilai hanya untuk menciptakan kabinet yang gemuk tanpa mempertimbangkan kepentingan fundamental untuk melayani warga negaranya. “Di mana proses pemerintahan ke depan dijalankan bukan berbasis kepentingan dan kemauan untuk membentuk kebijakan yang baik bagi masyarakat. Tetapi hanya untuk mengakomodir jabatan yang bisa dikasihkan pada orang yang sudah masuk ke dalam koalisi, orang yang sudah memberi dukungan sebelumnya,” ungkap dia.   Sementara itu, pakar hukum tata negara Feri Amsari sebelumnya juga turut mengkritisi terkait wacana penambahan jumlah menteri tersebut. Menurut Feri wacana itu akan membuang-buang anggaran negara dan membuat proses pemerintahan tidak berjalan dengan efektif. “Apa sebab? Ada dua sebab. Bahwa banyak di antara kementerian itu saling tabrakan satu sama lain. Misalnya saya beri contoh dalam objek yang sama, yang butuh aturan kementerian, misalnya desa, bisa bertemu kementerian desa, kementerian dalam negeri, KLHK, kemendag, kementerian pertanian dan lain-lain,” jelas Feri. Warga di desa atau penggiat yang mau berbisnis di desa, kata Feri, kerap kebingungan. Sebab, setiap menteri buat aturan yang bertabrakan dengan objek yang akan mereka kelola. “Orang seluruhnya bingung. Masing-masing menteri bertahan. Jadi kementerian bukan lagi membuat pemerintahan dan tata kelola pemerintahan menjadi efektif, tetapi membuat bingung orang,” ujar Feri.