Janji Politik Tak Realistis Ganggu Stabilitas Negara

27 November 2018 12:08 WIB
pilpres 2019Prabowo-Sandi
Janji Politik Tak Realistis Ganggu Stabilitas Negara
Pakar Psikologi Politik Hamdi Muluk. (Foto: MI/Adam Dwi)
Jakarta: Tim sukses pasangan Prabowo-Sandi melontarkan janji kampanye menggratiskan pajak kendaraan bermotor, gaji guru Rp20 juta, dan memberlakukan surat izin mengemudi (SIM) seumur hidup. Banyak pihak menilai janji politik kubu oposisi tak masuk akal.

Pakar psikologi politik Hamdi muluk menilai secara umum janji politik semacam itu hampir dapat ditemukan di banyak tempat dalam setiap kontestasi pemilu. Hanya, jika politikus yang melontarkannya cukup pintar, dia akan mengukur apakah janji politik yang disampaikan realistis atau tidak.

"Menurut saya janji populisme ini bodoh. Kalau orang yang mengerti betul seluk beluk politik ekonomi akan mudah menganalisis. Bisa dihitung kalau ini dilaksanakan akan berdampak pada panyelenggaraan negara secara keseluruhan," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Senin, 26 November 2018.


Hamdi mengatakan janji populis, sebagaimana disampaikan kubu oposisi, hanya akan mengganggu stabilitas negara. Membebaskan pajak kendaraan bermotor misalnya akan berdampak negatif pada pembangunan infrastruktur. 

Ia mengaku tak bisa membayangkan saat pajak kendaraan bermotor digratiskan jalanan akan dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Sedangkan rasionalitas dari pembebanan pajak salah satunya untuk pembatasan kendaraan bermotor. 

"Kalau alibinya untuk mengatasi kemiskinan, ada kebijakan lain yang bisa dilakukan. Bukan menggratiskan pajak kendaraan," katanya.

Wacana pemberlakuan SIM seumur hidup, kata Hamdi, juga tidak realistis. Selama ini tidak pernah ada cerita sebuah kebijakan memberlakukan SIM seumur hidup.

Secara rasionalitas SIM adalah kebutuhan periodik yang harus diperbarui masa berlakunya. Tak cuma mencegah pelanggaran lalu lintas dalam berkendara, kompetensi pengguna kendaraan juga perlu diuji melalui SIM.

"Kompetensi itu (perlu) diuji lagi, tidak ada yang berlaku seumur hidup di mana pun. Kan aneh (memberlakukan SIM seumur hidup)," ungkapnya.

Terakhir terkait janji kampanye gaji guru Rp20 juta. Hamdi menyebut kubu oposisi tidak bisa mengurus negara. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mengatur bahwa pada sektor pendidikan alokasi anggaran hanya sebesar 20 persen.

"Jika satu guru diasumsikan mendapatkan gaji Rp20 juta kemudian dikalikan dengan jumlah guru seluruh Indonesia, apakah jumlah total tersebut sesuai dengan postur APBN yang telah diatur dalam undang-undang."

"Kalau APBN hanya sekian triliun kemudian Anda naikkan (gaji guru) Rp20 juta. Ini tentu melebihi 20 persen postur APBN. Dengan hitungan seperti itu saja argumennya sudah mental duluan, enggak mungkin bisa dilaksanakan," jelas dia.





(MEL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id