Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dok. Medcom.id
Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dok. Medcom.id

KPU: 4 Parpol Lokal dari Aceh Daftar Sipol

Yakub Pryatama Wijayaatmaja • 29 Juni 2022 14:08
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut ada empat partai politik (parpol) lokal di Aceh yang mendaftar dan terintegrasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Keempat partai itu merupakan bagian 17 parpol lokal Aceh yang berbadan hukum dan terdaftar.
 
"Dari 17 partai politik lokal yang terdaftar di Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, ada 4 partai politik lokal Aceh yang daftar Sipol Pemilu 2024," kata Anggota KPU Idham Holik kepada wartawan, Rabu, 29 Juni 2022.
 
Idham membeberkan empat parpol itu mendaftar Sipol dalam pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik lokal sebagai peserta Pemilu 2024. Pendaftaran pendirian partai politik Aceh sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juncto PP Nomor 20 Tahun 2007 juncto Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tak hanya itu, lanjut Idham, KPU melakukan rapat koordinasi khusus (Rakorsus) persiapan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, penepatan partai politik lokal Aceh. "Kita juga sosialisasi aplikasi Sipol kepada partai politik lokal Aceh dan Rakor dengan KIP Aceh dan KIP Kab dan Kota se-Aceh," tegas dia.
 
Keempat partai yang meminta permohonan pembukaan akun Sipol, yaitu Partai Adil Sejahtera (PAS), Partai SIRA (Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh), Partai Darul Aceh (PDA), dan Partai Aceh (PA).
 

Baca: Update, 26 Parpol Telah Terdaftar di Sipol


Selanjutnya, berdasarkan perhitungan yang dilakukan KIP Aceh terhadap persyaratan local parliamentary threshold untuk kepesertaan Pemilu Anggota DPR Aceh (DPRA) dan DPR Kab/Kota (DPRK) di Aceh ternyata ada dua partai politik lokal Aceh yang memenuhi ketentuan.
 
"Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) memenuhi ketentuan local parliamentary threshold," kata dia.
 
Maka, kedua parpol itu memperoleh sekurang-sekurangnya 5 persen dari jumlah kursi DPRA atau sekurang-kurangnya 5 persen dari jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah kab dan kota.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif