Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Widjojo dalam Upacara Pembukaan PPRA LVI 2017. Foto: MI/Arya Manggala.
Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Widjojo dalam Upacara Pembukaan PPRA LVI 2017. Foto: MI/Arya Manggala.

Gubernur Lemhanas: Kesempurnaan Demokrasi Tergantung Parpol

Nasional parpol
Dheri Agriesta • 27 Februari 2018 12:08
Jakarta: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo mengatakan kesempurnaan demokrasi bergantung kepada partai politik (parpol). Parpol pun wajib berfungsi sempurna agar demokrasi berjalan stabil.
 
"Budaya kita itu, budaya yang tidak bisa hidup tanpa pemimpin. Kita itu selalu cari pemimpin," kata Agus dalam Focus Group Discussion Digital Media Research Center di Kedoya, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2018.
 
Namun, antusiasme masyarakat menyambut pesta demokrasi berbeda antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Padahal, kata Agus, pemilihan legislatif jauh lebih penting karena berhubungan dengan keberlangsungan partai politik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agus menjelaskan, partai politik memiliki peran sentral dalam demokrasi. Parpol seharusnya menjual ideologi kepada masyarakat. Pasalnya, mereka juga memiliki fungsi pendidikan politik.
 
Tak hanya itu, dewasa ini, mayoritas calon pemimpin berasal dari parpol. Parpol menjalankan rekrutmen dan kaderisasi untuk menawarkan calon pemimpin terbaik kepada masyarakat.
 
"Kalau partai politik tidak menjalankan fungsi, sulit kita mendapatkan calon pemimpin," kata Agus.
 
Meski begitu, Agus meminta masyarakat tak panik jika sistem demokrasi yang dianut masih belum sempurna. Ia mencontohkan masyarakat yang kecewa karena berharap mendapatkan pemimpin sempurna melalui proses demokrasi.
 
Baca: KPK Sebut Kaderisasi Parpol tak Berjalan Baik
 
"Demokrasi tak pernah menjanjikan pemimpin sempurna. Pemimpin kompeten pun tak pernah dijanjikan demokrasi. Kalau ada pemimpin kompeten dan pemimpin populer, demokrasi akan memberikan pemimpin populer," jelas Agus.
 
Agus pun meminta masyarakat sadar dengan hak dan kedaulatan yang mereka miliki. Masyarakat berhak mengingatkan jika kinerja pemerintah dinilai belum sempurna.
 
"Jadi pilpres bukan adu pintar, ini yang banyak salah persepsi publik, dan kalau enggak sempurna gimana dong? Nanti banyak salah. Dia (pemimpin) kan menerima mandat kita, kedaulatan ada pada kita (masyarakat), kontrol dia," kata Agus.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif