Pasal Penghinaan Presiden Tepat Jika Sebagai Simbol Negara

Fachri Audhia Hafiez 14 Februari 2018 00:45 WIB
ruu kuhp
Pasal Penghinaan Presiden Tepat Jika Sebagai Simbol Negara
Dari kiri ke kanan_ Pengamat Hukum Pidana STH Indonesia Jentera Anugerah Rizki Akbari, Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI Ni Made Martini Puteri, Pengamat Hukum Pidana Fakultas H. Foto: Medcom.id/ Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kembali memunculkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal tersebut dinilai tepat jika mengkategorikan presiden bukan sebagai individu, tetapi simbol negara.

Pengamat Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa menilai, tim perumus RKUHP mencoba meletakkan Presiden itu sebagai simbol negara yang perlu dilindungi.

"Kalau dikritik adalah sosok figur Presiden (bisa dipidana). Dulu pernah kan satu Presiden kita digambarkan dengan binatang, saya kira ini penyerangan terhadap negara," kata Eva dalam sebuah diskusi di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018.


Eva juga menyebutkan, beda halnya dengan kritik pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah penghinaan. Dengan demikian, seharusnya tidak bisa dipidana.

"Kritik pemerintah bukan bagian dari suatu jenis perbuatan yang diancamkan. Di dalam sanksi ini hanya semata-mata penghargaan atau menjaga martabat negara," tutur Eva.

Eva menegaskan, menerima penghinaan Presiden sebagai suatu delik, maka harus menjaga kebebasan berpendapat.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Hukum STH Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, juga mengingatkan, dalam merumuskan RKUHP, pemerintah dan DPR tidak membuat batasan bagi hak warga negara.

"Kami ingin UU diatur dengan sisi humanis dan tidak membatasi HAM (Hak Asasi Manusia)," kata Rizki.

Ia menginginkan, aturan yang dibuat harus sesuai dengan metode yang jelas. "Pemerintah harus evaluasi secara menyeluruh. Melihat putusan pengadilan, tidak hanya selesai dengan hukum pidana saja. Pikir obyektif, tidak terburu-buru," pungkas Rizki.



(DEN)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360