Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate. (Foto: ANTARA/Reno Esnir)
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate. (Foto: ANTARA/Reno Esnir)

KIK Belum Satu Suara Soal Penambahan Kursi Pimpinan MPR

Nasional partai nasdem mpr
Arga sumantri • 22 Agustus 2019 11:02
Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) memang membuka opsi penambahan kursi pimpinan MPR. Namun, partai koalisi belum satu suara soal wacana tersebut.
 
"(Penambahan kursi pimpinan MPR) ini baru gagasan saja kok belum ada kesepakatan," kaya Johhny saat dihubungi, Kamis, 21 Agustus 2019.
 
Johnny membenarkan wacana pimpinan MPR sempat dibahas dalam pertemuan para sekjen partai KIK beberapa waktu lalu. Namun, pembahasan belum sampai tingkat keputusan partai koalisi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Belum ada kesepakatan, maksudnya belum ada keputusan akhir," ucap Anggota DPR fraksi NasDem itu.
 
Ia mengatakan bila mengacu Undang-Undang MPR, DPR, DPR, dan DPRD (UU MD3), jumlah pimpinan MPR periode 2019-2024 hanya lima kursi. Perlu ada kesepakatan politik bila ingin mengubah atau menambah jumlah kursi pimpinan.
 
"Kan enggak bisa asal tambah saja tanpa kesepakatan. Apa konsesi politik yang mau dibicarakan kalau diubah, kalau enggak ya tetap," ujarnya.
 
Baca juga:MPR Mulai Bahas Wacana Penambahan Kursi Pimpinan
 
Johnny menekankan partai KIK baru sebatas membuka ruang dialog terkait wacana penambahan kursi pimpinan MPR. NasDem sendiri, kata dia, bakal tetap mematuhi UU MD3 yang berlaku.
 
"Sekarang aturannya masih UU MD3, kita belum ada kesepakatan apa-apa untuk mengubah," ungkapnya.
 
Partai Amanat Nasional (PAN) memunculkan wacana penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10. Unsurnya, sembilan fraksi dan satu kelompok DPD. Bila usulan ini disepakati, seluruh partai politik yang lolos ke Parlemen mendapat jatah pimpinan MPR.
 
Saat ini, aturan komposisi pimpinan MPR sejatinya mengacu Pasal 427C UU MD3 Nomor 2 Tahun 2018. Pimpinan MPR hasil Pemilu 2019 dikembalikan ke formasi satu ketua dan empat wakil. Pemilihannya melalui sistem paket yang terdiri atas unsur fraksi dan kelompok DPD.
 
MPR mulai membahas wacana penambahan kursi pimpinan melalui rapat perumusan tata tertib MPR periode 2019-2024. Rangkaian perumusan dimulai dari pleno Badan Pengkajian yang dilakukan pada 19-20 Agustus 2019 di Bali. Sedangkan, rapat tim sinkronisasi yang terdiri dari fraksi pimpinan MPR dilakukan di Surabaya pada 21-22 Agustus 2019. Hasilnya, akan dibawa pada rapat paripurna 28 Agustus 2019.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif