Suasana Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di ruang rapat Fraksi NasDem, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019. Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Suasana Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di ruang rapat Fraksi NasDem, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019. Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Fraksi NasDem Dorong Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Nasional partai nasdem
Whisnu Mardiansyah • 10 Juli 2019 17:49
Jakarta: Fraksi Partai NasDem DPR mengkaji revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Fraksi NasDem menginventarisasi masalah yang akan dijadikan poin revisi.
 
Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di ruang rapat Fraksi NasDem, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Zulfan Lindan mengungkapkan urgensi penggantian UU MK yang kini tengah berlangsung di Komisi III DPR.
 
“Komisi III DPR RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk meminta masukan para pakar. Rapat Kerja atau raker dengan pemerintah dalam rangka penyampaian keterangan Presiden atas RUU MK juga sudah dilakukan pada Mei lalu,” kata Zulfan di ruang Fraksi Partai NasDem, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Zulfan mengatakan berbagai fraksi tengah mencatat daftar inventarisasi masalah (DIM). Fraksi NasDem fokus mengangkat beberapa isu krusial mengenai MK. Seperti rekrutmen hakim, masa jabatan hakim, kekuasaan kehakiman, dan putusan MK.
 
Baca: 64 Sengketa Pileg Dipasrahkan ke MK
 
“Sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, telah banyak berbagai Putusan MK yang menyebabkan perubahan besar terhadap UU MK. Namun demikian, UU MK juga memiliki permasalahan berkenaan seperti hukum acara karena pengaturannya belum lengkap dan komprehenshif sesuai dengan perkembangan hukum yang ada,” ungkap Zulfan.
 
Di kesempatan yang sama, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan usulan DIM Fraksi NasDem sudah tepat.
 
“Masalah rekrutmen hakim ini sudah tepat sekali. Perlu dipertimbangkan apakah harus ditambah seperti di negara-negara lain, tapi yang jelas tidak mungkin dikurangi,” kata Jimly mengawali penuturannya.
 
Sembilan hakim MK menunjukan filosofi sembilan tiang konstitusi dan sembilan mazhab pikiran keadilan. Keberadaan jumlah hakim sebanyak itu menunjukkan keadilan tidak boleh tunggal, tetapi maksimal ada sembilan pikiran keadilan.
 
“Kita tidak bisa menghadirkan keadilan sebagai satu jalan. Boleh jadi sembilan jalan keadilan dengan hakim sebanyak sembilan orang. Intinya tidak boleh satu keadilan,” jelas Jimly.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif