Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Medcom.id
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Medcom.id

Pembocor Draf Revisi UU KUP Harus Diusut dan Diberikan Sanksi

Nasional Sekolah sembako presiden joko widodo PPN
Anggi Tondi Martaon • 12 Juni 2021 16:51
Jakarta: Draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bocor. Pemerintah diminta mengusut pihak yang membocorkan beleid yang bikin ribut beberapa waktu terakhir itu.
 
"Saya kira soal bocornya ini harus diusut dulu lah," kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, dalam diskusi virtual, Sabtu, 12 Juni 2021.
 
Pemerintah diminta tak membiarkan hal tersebut. Sebab, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Harus diusut dan kemudian memberikan sanksi juga," ujar Tulus.
 
Dia menyebut sanksi tetap harus diberikan meski pembocor merupakan pejabat atau politikus. Mereka tak boleh dibebaskan dari sanksi.
 
(Baca: Legislator: Pemajakan Sembako Tak Pantas Diwacanakan, Apalagi Masuk Revisi UU KUP)
 
"Jangan sampai kalau yang melakukan ini masyarakat ditindak tapi kalau pejabat atau politisi dibiarkan saja. Ini tidak baik menurut kita," ujar dia.
 
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut draf revisi UU KUP bocor. Lalu, informasi yang disampaikan ke publik tak utuh sehingga menimbulkan kegaduhan.
 
Salah satu yang menjadi polemik di tengah masyarakat ialah pemerintah disebut bakal menarik pajak untuk sembako dan sekolah. Sebelumnya, dua hal itu dibebaskan dari pajak.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif