Ilustrasi BPJS Kesehatan/MI/Pius Erlangga.
Ilustrasi BPJS Kesehatan/MI/Pius Erlangga.

NasDem Ingatkan Pemerintah Soal Penaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional BPJS Kesehatan Virus Korona
Anggi Tondi Martaon • 01 Juli 2020 16:02
Jakarta: Iuran BPJS Kesehatan Kelas I dan II naik hari ini, Rabu, 1 Juli 2020. Penaikan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan itu dikritisi.
 
Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem, Okky Asokawati, mengingatkan pemerintah. Utamanya tentang putusan Mahkamah Agung (MA) atas Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang membatalkan norma di Pasal 1 dan 2.
 
"Mengenai jumlah besaran iuran BPJS yang dinilai oleh majelis hakim bertentangan dengan sejumlah aturan di atasnya," kata Okky di Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas I sebesar Rp150 ribu dari sebelumnya Rp80 ribu. Sementara kelas II naik menjadi Rp100 ribu dari sebelumnya Rp51 ribu.
 
Baca:Iuran BPJS Kesehatan Mulai Naik Hari Ini
 
Okky menyebut penaikan iuran ini bertentangan dengan putusan majelis hakim. Sebab tak sesuai dengan aturan di atasnya, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Nasional.
 
"Poin penting yang harus digarisbawahi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas tersebut tidak tepat di tengah situasi kemampuan masyarakat yang belum meningkat serta layanan BPJS Kesehatan yang belum optimal," kata Okky.
 
MA, kata dia, juga mencatat masalah di sistem BPJS Kesehatan. Baik dari sisi kelembagaan, tumpang tindihnya aturan serta masalah di pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
 
"Dalam pandangan Mahkamah, ketiga hal tersebut menjadikan persoalan sistem dalam tata kelola BPJS Kesehatan," tegas Okky.
 
Menurut Okky, belum ada perubahan substansial terkait BPJS Kesehatan. Padahal, masalah iuran disorot beberapa pihak. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan rekomendasi.
 
Dengan penaikan iuran, Okky memastikan peserta BPJS Kesehatan akan keberatan. Dia juga mengkritisi rapid test yang tak ditanggung BPJS Kesehatan.
 
"Bisa dibayangkan setiap kontrol ke Rumah Sakit harus rapid test, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Baiknya, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan segera berembuk mengenai biaya rapid test bagi pasien degeneratif," ujar Okky.
 

(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif