Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

KontraS Desak UU Pengadilan HAM Direvisi

Nasional pelanggaran ham hak asasi manusia komnas ham
Siti Yona Hukmana • 04 November 2020 16:48
Jakarta: Pemerintah tak kunjung menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dianggap menjadi salah satu biang keladinya.
 
"Memang ada kekurangan-kekurangan dalam UU Pengadilan HAM ini yang memang harus direvisi dan menjadi tugas pemerintah dan DPR," kata Staf Divisi Hukum Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Tioria Pretty dalam konferensi pers daring, Rabu, 4 November 2020. 
 
Tioria memerinci beberapa kekurangan dalam UU Pengadilan HAM. Hal ini terkait minimnya wewenang Komisi Nasional (Komnas) HAM dan tidak adanya batas waktu dalam penyelidikan atau penyidikan kasus HAM. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita bisa lihat bahwa ada beberapa kasus yang dibawa ke pengadilan HAM, tapi kemudian tidak berhasil menghukum siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat yang terjadi," ujar Tioria. 
 
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan Komnas HAM memiliki kendala dalam penyelidikan kasus HAM berat. Komisi tersebut tidak berwenang menggeledah, menyita, memeriksa ahli, hingga memanggil paksa jika saksi tidak menghadiri panggilan. 
 
Menurut dia, selama ini Komnas HAM hanya mendapat petunjuk dari penegak hukum seperti Kejaksaan Agung. Namun, Korps Adhyaksa tidak menyertai surat perintah atau upaya-upaya lain yang bisa membuat terang perkara.
 
Baca: Jaksa Agung Disebut Coreng Muka Indonesia
 
"Jadi kita melihat Komnas HAM jadi sembunyi di balik administrasi, di balik pasal-pasal, karena tidak ada pasal yang maksimal. Ini makanya harus ada kolaborasi utuh antara Jaksa Agung (ST Burhanuddin) dengan Komnas HAM,"  ujar Isnur. 
 
Isnur menekankan kasus HAM berat sejatinya lebih mudah terungkap dibanding kasus pembunuhan biasa yang harus diselidiki detail. Pasalnya, kasus HAM berat cenderung terjadi atas kendali negara. 
 
"Setiap operasi, setiap menerjunkan pasukan itu kan ada surat keputusan (SK), dan dikontrol semua dia menggunakan senjata apa, bawa peluru berapa. Di situ ada laporannya," tutur Isnur. 
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif