Ilustrasi Partai NasDem. Medcom.id
Ilustrasi Partai NasDem. Medcom.id

Dewan Pakar Partai NasDem Gelar FGD Bahas UU Ciptaker

Nasional Partai NasDem Omnibus Law UU Cipta Kerja
Theofilus Ifan Sucipto • 15 Oktober 2020 13:10
Jakarta: Dewan Pakar Partai NasDem menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dengan cermat. Hasil kajian bakal diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan dalam membentuk peraturan pemerintah (PP) turunan UU tersebut.
 
“FGD ini merupakan respons DPP Partai NasDem yang menginginkan agar partai memberikan orientasi untuk meluruskan persepsi yang keliru di ruang publik,” kata Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Siti Nurbaya Bakar, dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Oktober 2020.
 
FGD Dewan Pakar Partai NasDem digelar selama satu pekan sejak Rabu, 14 Oktober 2020. Materi yang akan dibahas adalah klaster-klaster utama dalam UU Ciptaker, yaitu soal Ketenagakerjaan, Bank Tanah atau Pertanahan, UMKM dan Koperasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Klaster Riset dan Kemudahan Berusaha, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)/Lingkungan Hidup, dan Klaster Kewenangan Daerah/Administrasi Pemerintahan juga menjadi bahasan.
 
Siti menyebut FGD diikuti via Zoom oleh 16 anggota Dewan Pakar seperti Duta Besar (Dubes) RI untuk Tanzania, Prof. Ratlan Pardede, dan Dhinie Tjokro yang baru menunaikan tugasnya sebagai Dubes RI untuk Ekuador. Eks Dubes RI untuk Bulgaria, Astari Rasyid, serta pakar ahli pertahanan Connie Rahakundini turut serta dalam pembahasan.
 
Baca: Mahfud MD Tampung Aspirasi Buruh Soal UU Cipta Kerja
 
Adapun pakar lain yang tergabung yakni Wakil Ketua Dewan Pakar sekaligus Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Sekretaris Dewan Pakar, Hayono Isman dan Peter Gontha. Acara FGD ini dipandu oleh Wakil Sekretaris Dewan Pakar DPP Nasdem, Sonny Y Soeharso.
 
Siti menuturkan seluruh pakar akan mengkaji UU sapu jagat itu. Hasil kajian berupa rekomendasi akan diserahkan kepada pemerintah.
 
“Catatan krusial akan dirangkum menyeluruh dan dilaporkan kepada Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh sebagai rekomendasi kepada pemerintah,” terang Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu.
 
Siti berharap rekomendasi itu memudahkan arah orientasi implementasi UU Ciptaker sesuai harapan masyarakat. Termasuk menepis isu bahwa UU sapu jagat itu sangat merugikan buruh.
 
“Target kita juga ingin memberikan kontribusi untuk mempertajam UU Ciptaker dalam implementasinya melalui turunan UU yakni berbagai Peraturan Pemerintah,” tutur dia.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif