Ilustrasi. Medcom.id/ Rakhmat Riyandi
Ilustrasi. Medcom.id/ Rakhmat Riyandi

RUU PKS Terganjal Definisi

Nasional pelecehan seksual
Whisnu Mardiansyah • 30 Juli 2019 18:32
Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masih memperdebatkan soal definisi. Definisi kekerasan seksual sedang disinkronisasikan dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
 
"Menurut saya dalam RUU PKS dia harus ada limitasi. Limitasi dan kemudian ada parameter yang jelas. Tidak boleh kemudian bergerak sendiri. Kalau itu bergerak sendiri maka hal itu terlepas dari RKUHP," kata Anggota Komisi III DPR Taufiqul Hadi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 30 Juli 2019.
 
Menurut Taufiq, RUU PKS tidak bisa melampaui aspek pidana kekerasan seksual seperti yang diatur dalam RKUHP. Batasan definisi kekerasan seksual perlu disepakati untuk menghindari potensi timbulnya kriminalisasi undang-undang ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga: Presiden Teken Keppres Amnesti Baiq Nuril
 
"Dalam RUU PKS itu banyak sekali delik yang dibuat tetapi tidak ditentukan dalam ancaman pidana sama sekali," jelas Taufiq.
 
Taufiq menambahkan definisi kekerasan seksual yang masih kabur akan menyulitkan penyidik kepolisian. Terutama dari unsur pembuktian kekerasan seksual itu sendiri.
 
RUU PKS harus tetap mengacu pada undang-undang induk di KUHP. Dari itu, penyelesaian RUU PKS bergantung pada rampungnya RKUHP. Taufiq menargetkan di periode DPR tahun ini pembahasan pasal-pasal krusial RKHUP rampung dan secepatnya disahkan.
 
"Periode ini kan paling selesai pada bulan September. Jadi sabar RKUHP bisa disahkan sebelum September," pungkasnya.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif