Pengamat terorisme Ridwan Habib. MI/M Irfan.
Pengamat terorisme Ridwan Habib. MI/M Irfan.

Pemerintah Diminta Buat Definisi Tunggal Radikalisme

Nasional radikalisme
Cindy • 05 November 2019 15:06
Jakarta: Pemerintah diminta menetapkan definisi tunggal radikalisme. Hal ini penting agar aparat keamanan dapat mengidentifikasi kelompok yang tergolong radikal.
 
"Identifikasi itu harus tunggal, artinya ada instansi atau kementerian secara tunggal menentukan organisasi apa yang dianggap radikal," kata pengamat terorisme Ridwan Habib di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 5 November 2019.
 
Menurutnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertanggung jawab mengidentifikasi kelompok radikal itu. Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Polri juga diminta turut serta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Identifikasi itu harus dibuat rinci. Seperti organisasi mana saja yang tergolong kelompok radikal.
 
"Organisasinya apa, cirinya bagaimana, siapa saja mereka, bentuknyan apa, ideologinya seperti apa. lalu ada satu definisi baku yang diperangi, yang disebut manipulator agama itu apa," terang Ridwan.
 
Setelah itu pemerintah harus menyosialisasikan hal itu kepada publik. Sehingga publik tak salah menuduh pihak yang dianggap radikal. Pemerintah juga perlu mengumumkan tokoh-tokoh yang dianggap radikal. Hal itu bisa membuat masyarakat mengerti dan menghindari paham radikal.
 
Ridwan menegaskan, orang terpapar radikalisme tak bisa dilihat dari penampilan. Ia mencontohkan kelompok jemaah tabligh yang memakai jubah dan berjenggot. Para anggota jemaah tabligh bahkan mengetuk rumah warga untuk mengingatkan salat.
 
"Secara pemikiran mereka enggak radikal. Karena mereka hanya mengajarkan kembali salat lima waktu. Kita tidak bisa definisikan itu sebagai ancaman," tutur Ridwan.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif