Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. MI/Rommy Pujianto.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. MI/Rommy Pujianto.

Negara Dianggap Tak Serius Berantas Korupsi

Nasional kasus korupsi
Nur Azizah • 04 Desember 2019 17:14
Jakarta: Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut negara tak serius memberantas korupsi. Mardani menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) yang meringankan hukuman terpidana korupsi Idrus Marham.
 
"Bagaimana pun keputusan yudikatif harus kita hormati. Tetapi buat kami yang di DPR, ini menjadi perhatian besar kenapa lembaga yudikatif belakangan ini seperti tidak menganggap korupsi (sebagai) kejahatan luar biasa," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Desember 2019.
 
Mardani mengatakan indeks korupsi Indonesia juga tak kunjung membaik. Putusan MA itu disebut sebagai sinyal buruk bagi agenda pemberantasan korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Harapan kami korupsi itu low gainhigh risk. Kalau sekarang bisa kebalik, high gain low risk. Akhirnya orang terdorong lagi. Nah ini mundur lagi," tegas dia.
 
Politikus PKS itu paham MA bisa saja mengambil keputusan itu. Ada banyak alasan mengurangi hukuman seorang terpidana. Bisa saja, kata dia, dakwaan terpidana itu kurang kuat.
 
"Dua, mungkin preferensi hakimnya. Kalau dia preferensi hakim, kita punya komisi yudisial. Harus segera komisi yudisial melakukan investigasi. Kalau itu dakwaan yang kurang kuat teman-teman komisi III bisa berkoordinasi Kejaksaan sehingga buat saya ini memang pekerjaan yang tidak satu langkah, tapi hulu ke hilirnya diperbaiki," tegas dia.
 
Mardani meminta negara serius memberantas korupsi. Korupsi membuat berbagai kebijakan dan pelayanan yang diterima masyarakat tak maksimal.
 
"Anak enggak sekolah, banyak orang meninggal, BPJS tidak terpenuhi, itu akarnya korupsi. Jadi, jangan pernah berkompromi dengan korupsi," pungkas Mardani.
 
Sebelumnya, vonis mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dipangkas dari lima tahun menjadi dua tahun penjara. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Idrus dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.
 
Putusan dengan nomor register 3681 K/PID.SUS/2019 itu diketok palu, Senin, 2 Desember 2019. Vonis diberikan hakim agung Krisna Harahap, Abdul Latief, dan Suhadi.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif