Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. MI/Rommy Pujianto.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. MI/Rommy Pujianto.

Gerindra Bakal Perketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional pilkada serentak
M Sholahadhin Azhar • 09 Desember 2019 18:15
Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjamin partainya tak akan mencalonkan eks narapidana korupsi maju di Pilkada Serentak 2020. DPP Partai Gerindra bakal ketat menyeleksi calon kepala daerah.
 
"Kita akan lakukan itu, kita akan ikhtiarkan itu. Karena proses penetapan kewenangan bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur itu kan ada di kami di pusat," kata Muzani di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2019.
 
Muzani menyebut calon kepala daerah harus terhindar stigma korupsi. Hal itu dipercaya mempengaruhi citra partai di pilkada. Gerindra, kata Muzani, akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon kepala daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau ada pemimpin yang baik dan bersih, kenapa mesti mengambil pemimpin yang memiliki catatan dan ingatannya begitu jelas di masyarakat," kata Muzani.
 
KPU menerbitkan UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Peraturan itu ditetapkan pada 2 Desember 2019.
 
Pasal 44 PKPU menjelaskan tak ada lagi larangan bagi mantan napi terpidana korupsi untuk maju. Sebab isi pasal tersebut masih sama dengan PKPU Nomor 7 tahun 2017 dengan larangan untuk terpidana narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.
 
KPU hanya memberi imbauan, bukan larangan, pada eks terpidana korupsi. Hal itu tertuang dalam Pasal 3A ayat 3 dan 4 UU Nomor 18 Tahun 2019.
 
"(3) Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi," demikian bunyi pasal tersebut
 
"(4) Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi," demikian lanjutan dari pasal itu.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif