DPR Sepakat Frasa Motif Politik Masuk Definisi Terorisme

Whisnu Mardiansyah 25 Mei 2018 00:47 WIB
revisi uu terorisme
DPR Sepakat Frasa Motif Politik Masuk Definisi Terorisme
Suasana rapat kerja panitia khusus (Pansus) RUU Terorisme di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 24 Mei 2018. Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
Jakarta: Rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang (UU) Antiterorisme bersama pemerintah membahas opsi definisi terorisme. Semua fraksi sepakat memilih opsi kedua tentang definisi terorisme yang memuat frasa motif politik, ideologi, serta gangguan keamanan. 

Dalam rapat kerja Pansus di Kompleks Parlemen, Kamis, 24 Mei 2018, sepuluh fraksi menyampaikan pandangan mini mereka tentang opsi definisi terorisme. Fraksi pemerintah yang terdiri dari PDI Perjuangan, Hanura, NasDem, PPP, PAN, PKB, dan Golkar, sepakat memilih opsi kedua tentang definisi terorisme.

"Terkait definisi, Hanura menyetujui dan memilih alternatif dua," kata perwakilan Fraksi Hanura, Dossy Iskandar di ruang rapat kerja Pansus RUU Terorisme, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018. 


Mulanya, PDIP dan PKB tak sepakat dengan opsi itu. Namun, dalam perkembangan rapat, dua partai itu akhirnya menyetujui.

"Dalam hati kami berdasarkan logika disampaikan adanya keberatan dan kesulitan terkait definisi ini diberi tambahan motif. Tapi sebagai wujud musyawarah mufakat maka kami pun akhirnya di alternatif dua," kata perwakilan PKB Muhammad Toha.

Sementara itu, Fraksi PDIP juga akhirnya menyetujui, namun dengan catatan. "Peraturan Pemerintah juga harus segera diterbitkan," pinta perwakilan PDIP Risa Mariska.

Fraksi oposisi yang terdiri dari Gerindra dan PKS juga satu suara memilih opsi kedua definisi terorisme. Perwakilan Gerindra Wenny Warouw menyatakan, adanya frasa motif politik, ideologi, serta keamanan dalam definisi terorisme, penting agar UU Antiterorisme nantinya tak menimbulkan adanya korban salah tangkap.

"Adanya definisi terorisme menjadi pembeda antara tindak pidana biasa dan tindak pidana terorisme. Sehingga di masa yang akan datang, Gerindra berharap, tak ada lagi korban salah tangkap," ujar Wenny.

Fraksi Demokrat sebagai partai tengah, juga memilih opsi alternatif kedua. Perwakilan Darizal Basir mengatakan, RUU Antiterorisme penting segera disahkan agar aparat keamanan memiliki kewenangan yang jelas dalam menanggulangi terorisme. "Fraksi Demokrat menyetujui alternatif nomor dua."

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengapresiasi kesepakatan yang dicapai dalam rapat yang berujung musyawarah mufakat. "Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi. Kami pemerintah dengan senang  hati menyetujui alternatif kedua," ucap Yasonna.

Berikut bunyi definisi terorisme yang disepakati 10 fraksi di DPR:

Rumusan 23 Mei 2018 Alternatif II:
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.


Hasil kesepakatan rapat di tingkat pansus ini akan dibawa ke rapat paripurna yang bakal digelar Jumat, 25 Mei 2018.



(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id