Lobster. Foto : AFP.
Lobster. Foto : AFP.

PBNU: Ekspor Benih Lobster Bertentangan dengan Ajaran Islam

Nasional Lobster
Fachri Audhia Hafiez • 05 Agustus 2020 21:39
Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak sepakat dengan kebijakan ekspor benih lobster oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan itu mengandung unsur kepunahan yang tak sesuai dengan ajaran Islam.
 
Hal itu termuat dalam surat hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih. Surat diteken Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU KH M Nadjib Hassan, Selasa, 4 Agustus 2020.
 
"Kebijakan ekspor benih lobster jika berlangsung dalam skala masif sehingga mempercepat kepunahan, bukan hanya benihnya tetapi juga lobsternya, bertentangan dengan ajaran Islam," bunyi surat tersebut dikutip Medcom.id, Rabu, 5 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pengambilan benih lobster dalam skala masif untuk diekspor berpotensi kuat mempercepat kepunahannya. Hal itu berakibat pada melahirkan mafsadah atau kerugian bagi generasi mendatang. Maka hukumnya tidak diperbolehkan.
 
"Bahkan ini masuk dalam kategori perusakan pada salah satu biota laut yang diharamkan," tulis PBNU.
 
Ekspor benih lobster juga akan berdampak buruk pada pendapatan nelayan. Selain itu, kebijakan Menteri KKP Edhy Prabowo tersebut tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan Indonesia yang fokus pada sumber daya laut.
 
Baca: PBNU Desak Menteri Edhy Prabowo Hentikan Ekspor Benih Lobster
 
Menurut PBNU, ekspor mestinya diberlakukan pada lobster dewasa, bukan berdasarkan benih. Menteri Edhy harus memprioritaskan pengelolaan benih bening lobster di dalam negeri, bukan justru mengekspor ke Vietnam, dan menguntungkan kompetitor.
 
Atas dasar itu, PBNU mendesak Menteri Edhy menghentikan ekspor benih bening lobster. Pemerintah juga harus memprioritaskan pembudidayaan benih lobster di dalam negeri.
 
Dalam surat berjumlah sembilan halaman itu, PBNU juga meminta pembelian benih lobster dari nelayan kecil bisa tetap difasilitasi. Tidak dilarang dan dikriminalisasi sebagaimana Peraturan Menteri KKP 56 tahun 2016 yang diteken eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti.
 
Hal tersebut guna meningkatkan pendapatan nelayan kecil. Namun, benih lobster yang dibeli dari nelayan kecil itu bukan untuk diekspor.
 
"Melainkan dibudidayakan sampai memenuhi standar ekspor, dalam bentuk lobster dewasa," tulis surat tersebut.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif